News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Lkpp

Hadir di ICEF 2025, Kepala LKPP Kunjungi Booth Perusahaan Teknologi Berbasis Drone Dalam Negeri

Hadir di ICEF 2025, Kepala LKPP Kunjungi Booth Perusahaan Teknologi Berbasis Drone Dalam Negeri

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi hadir dalam ajang Indonesia Catalogue and Expo Forum (ICEF) 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Luncurkan Layanan Klinik Konsultasi

Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Luncurkan Layanan Klinik Konsultasi

Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Klinik Konsultasi Inspektorat LKPP.
BPK Temukan Perbedaan Setoran Pajak di Laporan Keuangan Pemerintah 2024

BPK Temukan Perbedaan Setoran Pajak di Laporan Keuangan Pemerintah 2024

Isma menyebut perbedaan data itu tidak dapat terdeteksi secara langsung oleh sistem perpajakan.
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah 2024

BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah 2024

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2024.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Respons Amanah Presiden Jokowi Soal Audit BPK; Kita Tidak Menginginkan Kebocoran - Kebocoran

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Respons Amanah Presiden Jokowi Soal Audit BPK; Kita Tidak Menginginkan Kebocoran - Kebocoran

Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan ini mengak siap menindaklanjuti rekomendasi BPK RI di masa pemerintahannya mendatang.
Sudah Dapat Opini Terbaik Delapan Kali Berturut - Turut dari BPK, Presiden Jokowi Justru Sebut Opini WTP Bukanlah Prestasi

Sudah Dapat Opini Terbaik Delapan Kali Berturut - Turut dari BPK, Presiden Jokowi Justru Sebut Opini WTP Bukanlah Prestasi

Presiden Jokowi merasa bahwa keberhasilan meraih opini WTP dari BPK masih belum cukup dan menyebut bahwa WTP bukan prestasi, akan tetapi WTP adalah kewajiban.
Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut - Turut, BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut - Turut, BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atau yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016..
Kepala LKPP Daftar sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Lewat PDIP

Kepala LKPP Daftar sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Lewat PDIP

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2024 lewat PDIP.
Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta.
Capai Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif, Pemprov Sumsel Dianugrahi Penghargaan dari LKPP RI

Capai Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif, Pemprov Sumsel Dianugrahi Penghargaan dari LKPP RI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menorehkan penghargaan pada tingkat nasional. Kali ini penghargaan datang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). 
Presiden Jokowi Minta Sistem Pemberantasan Korupsi Diperkuat

Presiden Jokowi Minta Sistem Pemberantasan Korupsi Diperkuat

"Karena korupsi sekarang semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi-yurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir,” kata Jokowi.
Peraturan LKPP Nomor 12 Hapus Syarat Kemampuan Keuangan Perusahaan, Pengamat Hukum Kalbar : Pengawasan Harus Ditingkatkan

Peraturan LKPP Nomor 12 Hapus Syarat Kemampuan Keuangan Perusahaan, Pengamat Hukum Kalbar : Pengawasan Harus Ditingkatkan

Pengamat : Regulasi apapun sifatnya tidak boleh bertentangan dengan Undang- undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan pemerintah. 
Memuat Konten Berikutnya...

Viral

ADVERTISEMENT