Jakarta, tvOnenews.com- Jakarta perlu lebih serius mengupayakan berbagai strategi dan inisiatif untuk mewujudkan kota global yang tak hanya jadi pusat bisnis dan ekonomi, tapi juga tangguh menghadapi berbagai risiko bencana (resiliensi). Seluruh perencanaan dan pembangunan kota harus mulai disiapkan untuk bisa mewujudkan resilience city. “Budaya preparedness-nya harus diperkuat,” ujar Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB saat menjadi pembicara bertajuk “Membangun Kota Global Tangguh Bencana” di Gedung IASTH, Universitas Indonesia, Salemba, Kamis (17/04).
Untuk itu, Jakarta perlu membuat rencana detail tentang berbagai kemungkinan bencana yang akan dihadapinya, termasuk apa yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. “Beri penyadaran bahwa persoalan resiliensi itu urusan semua pihak, lintas departemen, lintas lembaga, lintas pemangku kepentingan,” ujar Raditya.
Menurut Raditya kesadaran bersama soal perlunya menggagas sebuah kota yang resilien sebenarnya telah muncul setelah peristiwa dahsyat gempa bumi disertai tsunami yang menghantam Aceh dan daerah lain di Asia Tenggara. “Ingat, perlu uang hingga Rp 113 triliun dan 4 tahun hanya untuk rekonstruksi setelah bencana,” ujar Raditya. Terlebih Jakarta dan banyak kota di Indonesia lainnya memiliki wilayah pesisir.
Dr Chotib, Kaprodi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG Universitas Indonesia saat membuka diskusi menyatakan meski Jakarta sudah mencanangkan sebagai kota global, tidak serta merta langsung setara dengan kota global lain di dunia. Masih banyak yang harus dibenahi untuk bertransformasi sebagai kota global salah satunya adalah memunculkan ketahanan kota menghadapi kebencanaan (resiliensi). “Kita harus penuh doa tinggal di Indonesia,” ujar Dr Chotib.
Apalagi menurut perangkingan Indeks Kota Global berdasarkan Kearney, dari lima indikator, seperti aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman kebudayaan dan keterlibatan politik ternyata seluruhnya mengalami penurunan sejak 2015 hingga 2023. “Penurunan terbesar justru terjadi pada dimensi sumber daya manusia, yakni dari urutan ke-61 ke posisi 84,” ujar Chotib.
(Keterangan: Dr Chotib, Kaprodi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG Universitas Indonesia saat membuka diskusi. Sumber: Istimewa)
Load more