Awal Ramadhan Versi Pemerintah, Muhammadiyah dan NU

Jakarta, tvOnenews.com - Seluruh umat Islam saat ini sedang berada di pertengahan Syaban dimana setelahnya akan datang bulan suci Ramadhan, saatnya berpuasa.

Dalam kalender hijriah, Ramadhan adalah bulan ke-9. Namun kapankah tepatnya puasa akan dimulai? Berikut perhitungan pemerintah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Muhammadiyah

Bendera Muhammadiyah (Sumber: Istimewa)

Salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sejak jauh hari telah menetapkan bahwa awal puasa Ramadhan 1446 Hijriah/ 2025 M akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.

PP Muhammadiyah menetapkan hal ini berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

"Di wilayah Indonesia, 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025," kata Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, Rabu (12/2/2025).

Dari Maklumat Muhammadiyah, berikut tanggal penting dalam kalender Islam.

• 1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025
• 1 Syawal 1446 H (Hari Raya Idul Fitri): Minggu, 30 Maret 2025
• 1 Zulhijah 1446 H : Rabu, 28 Mei 2025
• 9 Zulhijah 1446 H (Hari Arafah): Kamis, 5 Juni 2025
• 10 Zulhijah 1446 H (Hari Raya Idul Adha): Jumat, 6 Juni 2025

Pemerintah

Jika berdasarkan kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Bimas Islam Kemenag RI, 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 1 Maret 2025 Masehi.

Namun sebagaimana kita ketahui, pemerintah akan menentukan awal Ramadhan setelah sidang isbat dilakukan. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.

Sidang isbat yang akan menentukan tanggal 1 Ramadhan atau awal puasa itu diselenggarakan dengan melakukan metode rukyatul hilal atau pengamatan hilal dan hisab dengan perhitungan astronomis dahulu di sejumlah lokasi.

Pada tahun ini, sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah/2025 akan digelar pada 28 Februari 2025 dan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar yang digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta.

Tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.