Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah dan DPR RI sepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.
Biaya tersebut dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.
Maka jika dibagi, maka rata-rata BPIH tahun 2025 turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.
Penurunan BPIH ini tentu berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar oleh jemaah.
Jika pada 2024, rata-rata jemaah membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60, di tahun 2025 ini, rata-rata jemaah haji membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.
Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun.
Pada 2024, rata-rata nilai manfaat per jemaah adalah sebesar Rp37.364.114,40, sedangkan tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun dengan rata-rata Rp33.978.508,01 per jemaah.
"Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat," terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2024)
"Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia," sambung Hilman Latief.
Berikut sejumlah alasan yang bisa membuat biaya haji turun, dijelaskan Hilman Latief sebagai Wakil Kemenag dalam Panitia Kerja BPIH.
Kata Hilman Latief, pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi.
Menurutnya, efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
"Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri," jelas Hilman.
"Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar," sambungnya.
Kemudian alasan kedua kata Hilman, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.
"Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi," tandas Hilman.
Maka dari itu lanjut Hilman, usulan biaya haji tahun 2025 angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024.
“Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini," jelas Hilman.
"Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan," kata Hilman lagi.
Kemudian kata Hilman, alasan ketiga karena pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024.
"Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji," jelasnya.
Sebagai informasi, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji.
Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus. (put)
Load more