Pemerintah dan DPR Diminta Segera Selesaikan Pembahasan Ongkos Haji

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah dan DPR RI diminta segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji pada tahun 2025. Prinsip dasar yang harus jadi patokan adalah biaya haji tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diperoleh harus paling maksimal. Demikian benang merah pendapat Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta

"Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jemaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal," kata Saleh di Jakarta, Minggu.

DPR juga menginginkan ongkos haji pada tahun 2025 lebih turun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk menurukan ongkos naik haji. 

Sementara itu pelayanan haji dari penyelenggara haji harus semakin baik karena pelaksanaan haji tahun sebelumnya masih di bawah standar jika dibandingkan dengan negara lain.

Memang ini jadi tantangan penyelenggaraan haji ke depannya karena permintaan penurunan ongkos haji dan peningkatan kualitas pelayanan tersebut.

"Ini pasti tidak mudah, dan bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tantangan lainnya adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Saleh mengatakan bahwa BPKH dalam rapat di DPR menyampaikan nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah Rp11,5 triliun atau kurang Rp1 triliun dari yang diminta DPR.

Ongkos haji ini, menurut dia, akan makin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain, termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Arab Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga.(ant/bwo)