Ekonomi Sepekan, Rencana Penyesuaian Harga BBM Hingga Bansos Sebagai Bantalan

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat perhatian publik selama sepekan terakhir. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengaku merumuskannya secara berhati-hati agar tidak berdampak signifikan bagi perekonomian dan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite akan diputuskan secara hati-hati agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, Selasa (23/8/2022).

Ia mengatakan pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Negara memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite, sebelum pengambilan keputusan. “Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan,” ujarnya.

Baca Juga

Isu Kelangkaan BBM Picu Keresahan Publik, DIR Bongkar Fakta soal Memanasnya Persepsi yang Jadi Pemantik

Kalkulasi Anggaran

Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar Rp198 triliun jika harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar tidak naik.

“Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun. Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun,” kata Menkeu.

Sri Mulyani menuturkan subsidi energi sendiri sudah mengalami kenaikan tiga kali lipat yaitu dari Rp158 triliun ke Rp502,4 triliun, namun ternyata belum cukup untuk menutup kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun.

Subsidi energi sendiri terakhir dinaikkan pada Juli menjadi Rp502,4 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022 sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.

Kenaikan subsidi energi menjadi Rp502,4 triliun pada Juli lalu dilakukan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 100 dolar per barel, kurs Rp14.450 per dolar AS, dan volume 23 juta kiloliter hingga akhir 2022.