Pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dua pejabat kunci pengawasan pasar modal dinilai bukan sekadar persoalan internal.
Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solakhuddin, menyampaikan bahwa Tol Kutepat tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian di Sumatra Utara.
Pemerintah saat ini terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026. Pasalnya, pelaksanaan program di tahun 2025 diklaim menorehkan telah catatan signifikan.
Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM KemenHAM mengungkapkan Perpres Starnas sejatinya sudah melalui tahapan lintas kementerian dan kini tinggal menunggu satu tahap krusial.
Dalam upaya memperkuat ketahanan sektor pariwisata
nasional yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sinergi lintas pemangku
kepentingan menjadi kunci utama.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan menilai pemerintah harus mengambil langkah agresif terkait kebijakan ekonomi. Ia menilai...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto jelaskan pemerintah masih optimistis terhadap kinerja ekonomi nasional meski pertumbuhan ekonomi
Program Pemagangan Nasional 2025 merupakan bagian dari Paket Ekonomi 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk PP Copolymer dan PP Homopolymer serta pengenaan safeguard LLDPE terus menuai penolakan dari berbagai pihak.
Pertumbuhan kredit konsumer BRI bukti nyata kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Lewat BRIguna dan KPR, BRI hadir dengan solusi keuangan inklusif dan berkelanjutan bagi rakyat.
Rapat Paripurna ke-5 DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 23 September 2026, resmi mengesahkan UU APBN 2026 sebagai UU APBN pertama yang dirancang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).