Soal Usulan Kata 'Gratis' di Program MBG Dihapus, Kepala BGN Bakal Lapor Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana akan lapor Presiden Prabowo Subianto soal usulan kata 'gratis' dihapus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba nanti kami akan sampaikan," kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Dadan meminta agar seluruh pihak bersabar menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait usulan tersebut. 

"Apakah nanti bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengusulkan agar pemerintah mengubah nama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Makan Bergizi saja, tanpa kata "gratis".

"Makan Bergizi Gratis ini sebaiknya yang 'gratis'nya itu dihapus, Makan Bergizi saja, enggak usah pake gratis karena konotasinya negatif," kata Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama sejumlah mitra, antara lain Badan Gizi Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, perubahan nama itu juga menjadi langkah penegasan kepada segenap elemen bangsa Indonesia bahwa program Makan Bergizi itu merupakan niat mulia dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kecerdasan para anak bangsa di masa mendatang.

"Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik, sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini ke depan punya IQ yang jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang," ujar dia.

Selain itu, Irma juga meminta BGN untuk benar-benar mengedukasi seluruh masyarakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki gizi anak bangsa.

"Ini program Presiden, program utama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jangan kita pernah mikir, di pikiran SPPG, di pikiran masyarakat bahwa ini makan gratis, tapi makanan bergizi. Kan ada yang selalu ngomong makanannya cuma segini. Ini juga harus tersampaikan ke anak agar mereka tahu untuk apa, fungsinya apa," kata dia menjelaskan.

Berikutnya dalam kesempatan yang sama, Irma mengingatkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan keterlibatan multipihak, tidak hanya Badan Gizi Nasional. Menurut dia, mitra Komisi IX lainnya, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) juga perlu dilibatkan untuk memastikan kesuksesan Makan Bergizi Gratis.