Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Turun, Istana: Bukan Pesimis, Kita Jauh di Atas Negara Lain

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari 5,2 persen menjadi 4,7–5 persen. Meski demikian, Istana menegaskan koreksi tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan penyesuaian realistis terhadap perlambatan ekonomi global.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Indonesia masih dalam posisi kuat jika dibandingkan negara lain.

“Kalau soal outlook pertumbuhan ekonomi, kita kan harus meletakkan negara kita dalam situasi internasional. Jadi kondisi globalnya memang melambat. Bahkan mungkin prediksinya rata-rata pertumbuhan global mungkin hanya 2,3 persen,” ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

Ia menekankan, meski pemerintah melakukan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan, Indonesia masih tergolong negara dengan performa ekonomi solid.

“Dengan penyesuaian-penyesuaian ini pun, sebenarnya kita masih dalam suasana yang sangat optimis. Karena kan jauh di atas prediksi pertumbuhan global. Bahkan mungkin hanya beberapa negara, mungkin Vietnam, Filipina, yang prediksinya di atas kita pertumbuhannya,” jelasnya.

Hasan juga menyinggung langkah-langkah pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional pada paruh kedua tahun 2025. Menurutnya, relaksasi belanja pemerintah akan berdampak signifikan.

“Nah nanti juga 6 bulan ke depan kita akan bisa menyaksikan bahwa, kan sudah mulai ada relaksasi ya. Belanja pemerintah, belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial. Itu juga mungkin akan menstimulus perekonomian kita di dalam 6 bulan ke depan,” lanjut Hasan.

Ia menambahkan bahwa salah satu program unggulan pemerintah, yaitu distribusi makanan bergizi gratis, akan berdampak ganda yakni menyehatkan rakyat sekaligus menggairahkan ekonomi.

“Makanan bergizi gratis ketika banyak itu nanti sudah mencapai target misalnya, itu juga akan menstimulus perekonomian kita,” pungkasnya.

Penurunan outlook pertumbuhan ekonomi ini sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama DPR dan telah disetujui oleh parlemen. (agr/nba)