Mohon Maaf! Bansos Sudah Cair Rp20 Triliun, Tapi Jutaan KPM Masih Belum Terima Jatah PKH dan Sembako, Mensos Ungkap Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan progres signifikan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun anggaran 2025.

Hingga 1 Juli, lebih dari 80% dari total target bansos telah tersalurkan ke jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran itu mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (Sembako), hingga penebalan bansos tambahan.

Terungkap total nilai bantuan yang sudah dicairkan oleh pemerintah mencapai lebih dari Rp20 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan capaian itu dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Per hari ini, 1 Juli 2025 Kemensos telah menyalurkan Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, untuk program Sembako, bantuan telah disalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71% dari target, dengan nilai sebesar Rp9,2 triliun.

Sementara untuk penebalan bansos berupa tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, juga telah diterima oleh sekitar 15 juta KPM dengan nilai total Rp6,19 triliun.

“Sesuai arahan Presiden diharapkan Bansos Triwulan II dan penebalan ini mampu menjaga daya beli masyarakat serta menstimulus pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

3 Juta KPM Masih Belum Terima Bansos

Meski progres penyaluran tergolong tinggi, Gus Ipul mengakui masih terdapat lebih dari 3 juta KPM yang belum menerima bansos karena kendala teknis dalam proses pencairan.

Salah satu kendala utamanya adalah perpindahan sistem penyaluran dari PT Pos ke bank-bank Himbara, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017.

Ketentuan ini mengharuskan bansos disalurkan secara non-tunai melalui bank, kecuali bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-produktif, eks penderita penyakit kronis, masyarakat adat terpencil, serta warga yang tinggal di daerah tanpa layanan perbankan.

“KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara, mungkin karena lanjut usia, penyandang disabilitas (atau) kondisi yang tadi kami sampaikan, maka kemudian Kemensos menyalurkan (bansos) melalui PT POS Indonesia,” jelas Gus Ipul.

Kemensos telah memulai proses migrasi penyaluran kepada Himbara. Proses ini mencakup pembukaan rekening kolektif (burekol), pengumpulan identitas, pencetakan kartu, dan distribusi ATM kepada KPM yang belum memiliki rekening.

Selain proses migrasi, keterlambatan juga disebabkan oleh munculnya ratusan ribu KPM baru dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS. Mereka sebelumnya tidak terdata dan termasuk dalam kategori exclusion error.

“KPM baru yang semestinya dia mendapatkan bansos tapi tidak mendapatkan bansos (exclusion error), maka pada triwulan II mendapatkan PKH sebanyak 629.513 KPM. Ini juga membutuhkan Burekol, membuka rekening kolektif ini memang memerlukan waktu,” terang Gus Ipul.

Berikut rincian KPM yang sedang menjalani proses burekol:

• 1.315.886 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.
• 629.513 KPM adalah penerima baru PKH yang sebelumnya luput dari data (exclusion error).
• 1.953.139 KPM penerima Program Sembako sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.
• 770.376 KPM penerima Program Sembako merupakan KPM baru dari hasil validasi terbaru (exclusion error).

Dengan demikian, total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses transisi ini alias Burekol dan 600 ribu KPM di antaranya telah berhasil salur per hari ini.

“Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur. Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” kata Gus Ipul.

Mensos meminta pengertian masyarakat soal kondisi ini, lantaran keterlambatan terjadi akibat proses administratif yang memang memakan waktu. Pemerintah pun terus bekerja sama dengan bank Himbara untuk mempercepat penyaluran.

“Kami terus berkoordinasi dengan Himbara supaya bisa segera sampai kepada penerima manfaat. Insya Allah nanti pada masa mendatang datanya makin akurat, mudah-mudahan penyaluran makin lancar,” harapnya.

Gus Ipul juga menyampaikan permohonan maaf kepada KPM yang belum menerima bantuan. Ia menegaskan bahwa hak mereka tetap dijamin dan bantuan akan tetap dicairkan setelah proses pembukaan rekening selesai.

“Mohon maaf kepada KPM yang belum menerima Bansos. Namun tidak perlu khawatir karena KPM sudah ditetapkan sebagai penerima Bansos Triwulan II akan tetap dicairkan bantuannya setelah proses pembukaan rekeningnya selesai,” tegasnya. (rpi)