KSPI Menilai BSU Tidak Adil dan Rawan Korupsi, Ada Jutaan Buruh Non-BPJS Tak Tersentuh Bantuan?

Menurutnya, masih ada jutaan pekerja yang tidak tercatat dalam BPJS bukan karena kesalahan mereka, melainkan akibat pengusaha yang lalai atau melanggar aturan. Akibatnya, kelompok buruh yang paling rentan justru tidak tersentuh bantuan.

Catatan terakhir menyangkut mekanisme penyaluran dana. Dengan anggaran jumbo mencapai Rp10 triliun, ia menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pendistribusian.

Ia mendorong agar bantuan dikirim langsung dari rekening Kementerian Keuangan ke rekening penerima manfaat, tanpa perantara dari instansi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, data penerima bisa langsung diperoleh dari BPJS dan Kementerian Pendidikan, dan bantuan harus disalurkan non-tunai guna mencegah potensi kebocoran anggaran.

“Kami berharap pemerintah tidak berhenti pada kebijakan populis jangka pendek, tetapi benar-benar membangun sistem perlindungan yang adil dan inklusif bagi seluruh buruh, guru, dan tenaga honorer di Indonesia,” tegas Said Iqbal.

Pada intinya, program BSU yang dicanangkan pemerintah memang bertujuan membantu masyarakat pekerja, namun sejumlah kritik menunjukkan bahwa kebijakan ini belum menjangkau kelompok paling terdampak.

Melalui evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistemik, bantuan sosial atau bansos seperti BSU diharapkan dapat menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang yang lebih adil dan menyeluruh. (rpi)