Menko Yusril Sebut Belum Ada Urgensi Perppu Perampasan Aset untuk Koruptor, Tapi Kapan RUU-nya Dibahas?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset tindak pidana.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, kondisi saat ini belum memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penerbitan sebuah Perppu.

Meski isu perampasan aset menjadi perhatian publik, instrumen hukum yang ada dinilai masih memadai.

Ditemui awak media di  Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025), Yusril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap dapat berjalan melalui mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta melalui peran aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril dikutip di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Baca Juga

DPR Nilai Rencana Pemerintah Tutup Prodi Kurang Relevan: Sangat Berisiko Salah Sasaran

Yusril menambahkan bahwa Perppu merupakan langkah hukum luar biasa yang hanya digunakan saat negara menghadapi situasi mendesak. Karena itu, ia menilai belum saatnya opsi tersebut diambil.

"Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2029. Pemerintah kini menunggu inisiatif DPR untuk mulai membahasnya secara resmi.

Draf RUU ini sebenarnya telah diajukan sejak 2023, dan ada kemungkinan akan mengalami revisi sebelum pembahasan lebih lanjut.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai."

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah serius mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut. Ia menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan berbagai lembaga terkait.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memfinalisasi draf terbaru.

"Tadi pagi saya bersama-sama Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir ini. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata dia.