Danantara Incar Tanah Terlantar Negara, Menteri ATR: Sedang Kami Konsolidasikan!

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap bahwa sejumlah tanah negara yang masuk kategori terlantar bakal dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Rencana ini sedang dibahas antara dirinya dan CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebagai bagian dari strategi optimalisasi aset negara.

Menurut Nusron, tanah-tanah terlantar tersebut semula merupakan tanah negara yang diberikan dalam bentuk konsesi kepada berbagai pihak. Namun, seiring waktu, banyak konsesi tersebut tidak diperpanjang dan akhirnya ditetapkan sebagai tanah terlantar. Statusnya kini berada di bawah kewenangan Bank Tanah.

“Biasanya ini masuk kategori tanah-tanah terlantar, diserahkan kepada Bank Tanah. Kita lihat yang dulu pernah dikasih tapi sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang,” kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (5/5/2025).

Aset Bank Tanah Masuk Radar Danantara

Tanah-tanah negara yang dikelola Bank Tanah inilah yang tengah dibahas untuk dikonsolidasikan ke dalam portofolio Danantara, entitas investasi negara yang kini tengah agresif memperluas cakupan aset kelolaannya.

“Aset Bank Tanah ini yang sedang kami diskusikan. Apakah bisa atau tidak? Diskusi ya. Tadi saya sudah bicara sama Pak Rosan juga untuk dikonsolidasikan dalam Danantara,” ungkap Nusron.

Sebelumnya, Danantara juga dikabarkan akan mengelola aset-aset strategis negara seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Kompleks Kemayoran yang selama ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara.

Belum Final, Masih Tahap Kajian

Nusron belum dapat memastikan berapa luas lahan terlantar milik negara yang akan dialihkan ke Danantara. Ia menyebut bahwa semua masih dalam tahap kajian mendalam bersama berbagai pihak.

“Itu nanti akan kita kajikan. Nanti akan kita kajikan semua, ada berapa (lahan), semua yang sudah bisa (dikelola),” ujarnya.

Potensi Lahan Negara: Dari Pangan hingga Energi

Sebagai informasi, pemerintah memiliki Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 1,37 juta hektare (ha). Lahan tersebut memiliki potensi besar untuk berbagai kebutuhan strategis nasional seperti:

• Lahan pangan dan ketahanan pangan

• Kawasan industri dan pembangunan pabrik

• Permukiman rakyat dan rumah subsidi

• Infrastruktur energi dan pembangkit listrik