Tren PHK di Indonesia: Lima Tahun Pascapandemi dan Kekhawatiran di 2025

Jakarta, tvOnenews.com – Situasi ketenagakerjaan Indonesia memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan data PHK nasional yang menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan, per 23 April 2025, jumlah kasus PHK sudah mencapai 24.036 orang. Jumlah ini setara dengan sepertiga dari total kasus PHK selama tahun 2024.

"Kalau dilihat secara year to year, memang trennya meningkat. Tahun lalu total PHK 77.965 orang, sekarang baru kuartal pertama saja sudah 24 ribu," ujar Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Senin (5/5/2025).

Tren 5 Tahun PHK: Belum Kembali Normal Sejak Pandemi

Sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020, Indonesia mencatat fluktuasi angka PHK yang signifikan. Berikut adalah perkembangan tren PHK lima tahun terakhir:

• 2020: PHK mencapai puncaknya dengan 386.877 orang terdampak. Ini merupakan dampak langsung dari pandemi global yang memukul sektor ekonomi secara menyeluruh.

• 2021: Jumlah PHK menurun menjadi 127.085 orang, seiring mulai pulihnya kegiatan ekonomi dan vaksinasi massal.

• 2022: Tren membaik dengan penurunan signifikan menjadi 25.114 orang, mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil.

• 2023: PHK kembali meningkat menjadi 64.855 orang, dipicu oleh tekanan global seperti inflasi dan ketegangan geopolitik.

• 2024: Jumlah PHK terus naik ke 77.965 orang, ditengarai oleh kombinasi ketidakpastian ekonomi global, efisiensi industri, dan melemahnya permintaan pasar.

• 2025 (hingga April): Telah tercatat 24.036 orang terkena PHK. Jika tren ini berlanjut, angka akhir tahun bisa mendekati atau melebihi capaian 2024.

Sektor dan Wilayah Terdampak

Tiga provinsi dengan kasus PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau. Sementara sektor paling terdampak meliputi:

• Industri pengolahan (manufaktur dan pabrik)

• Perdagangan besar dan eceran

• Aktivitas jasa lainnya (termasuk outsourcing dan pekerja informal)

Yassierli menjelaskan bahwa sektor industri pengolahan menjadi yang paling terdampak akibat penurunan permintaan global dan efisiensi produksi yang terus berlanjut sejak pandemi.

Pernyataan Menaker Terkait Lonjakan PHK

Menutup paparannya dalam rapat bersama DPR, Yassierli menyatakan bahwa pemerintah terus memantau dan menyiapkan respons terhadap lonjakan PHK. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mitigasi dampak sosial dan ekonomi.

"Ini adalah data PHK nasional. Kalau kita lihat potret lima tahun terakhir, memang sejak pandemi belum benar-benar kembali normal. Bahkan tahun ini, dalam waktu singkat kita sudah melihat angka yang cukup besar," tegas Yassierli.

Menurutnya, upaya seperti pelatihan ulang, program padat karya, serta dialog antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam menahan laju peningkatan PHK di tahun berjalan. (nsp)