Luhut Sebut Tarif Resiprokal AS Bukan Ancaman, Tapi Peluang RI untuk Tarik Investasi, Begini Alasan Ketua DEN

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia tidak sepenuhnya membawa dampak negatif.

Pasalnya, Luhut menilai bahwa kondisi tersebut justru bisa dimanfaatkan sebagai peluang strategis.

Menurut Luhut, dinamika perdagangan global saat ini tengah mengalami reposisi yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Dengan demikian, kata dia, Indonesia berpotensi menjadi basis produksi bagi pasar internasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Ia menyebut posisi Indonesia yang strategis memungkinkan negara ini menggantikan peran beberapa negara lain dalam rantai pasok dunia. Hal ini memperkuat daya tawar RI di level global.

Sebagai ilustrasi, Luhut mengungkap bahwa Uni Eropa kini membuka peluang kerja sama terkait mineral kritis dari Indonesia, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo.

Dari sisi kebijakan, Luhut juga menyoroti bahwa tarif resiprokal yang diterapkan terhadap Indonesia tergolong lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Indonesia sendiri menempati peringkat kedelapan dalam daftar negara yang dikenai kenaikan tarif oleh AS, yakni sebesar 32 persen.

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand dikenai tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

Sebanyak 60 negara tercatat akan menerima tarif timbal balik dari AS, setengah dari yang mereka kenakan terhadap Amerika.

Melihat kondisi tersebut, Luhut menekankan pentingnya kebijakan deregulasi guna menurunkan biaya ekonomi tinggi yang selama ini membebani pelaku usaha nasional.

“Koordinasi dengan para Menteri dan Kepala Lembaga terkait terus dilakukan. Belajar dari pengalaman sebagai Menko Marves (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), pendekatan top-down yang diputuskan Presiden dinilai paling efektif untuk menghindari birokrasi yang berlarut-larut. Keputusan ini harus dipatuhi sepenuhnya,” ucap dia.