Gubernur DKI Pramono Geram Warga Rusun Banyak yang Tak Tertib Pembayaran

Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti permasalahan rumah susun (rusun) yang kerap menjadi polemik di ibu kota.

Dalam pertemuan di Rumah Dinasnya, Jakarta Pusat, ia mengungkapkan bahwa banyak warga penghuni rusun yang tidak membayar kewajibannya dengan baik, namun tetap kembali ke rusun saat menghadapi masalah di lapangan.

“Soal rumah susun ini jadi persoalan tersendiri. Banyak rumah susun yang, mohon maaf, tidak membayar secara baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada masalah di lapangan, mereka kembali ke rumah susun. Begitu lapangannya sudah tidak masalah, kembali ke lapangan lagi. Nah, yang seperti-seperti ini kita tertibkan,” tegas Pramono, dikutip Selasa (1/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa penghuni rusun pada awalnya diberikan hak istimewa (previlage) saat mereka dipindahkan dari tempat tinggal sebelumnya. Namun, menurutnya, banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan hak tersebut dengan baik.

“Ketika mereka sudah mendapatkan previlage, mereka tidak sama sekali, ya mohon maaf, harusnya previlage itu dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memberikan berbagai keringanan bagi penghuni rusun, termasuk pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah susun di bawah Rp650 juta.

“Saya sudah bicara bahwa yang berkaitan dengan rumah susun yang tanggungannya terlalu lama, kemarin apalagi saya sudah mengeluarkan pergub, yang di bawah Rp650 juta, untuk rumah susun, ya, mereka kita bebaskan sepenuhnya, nggak perlu bayar PBB,” jelasnya.

Namun, ia mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan fasilitas ini, termasuk kemungkinan bahwa bukan warga asli yang tinggal di rusun, melainkan orang baru yang menggantikan mereka.

“Saya takutnya sudah nggak bayar PBB, bisa ditempatin, akhirnya juga kita kasih kartu air sehat. Mereka seperti dapat banyak kemudahan,” ujarnya.

Pramono juga menegaskan bahwa dalam konteks pembebasan Ciliwung, Pemprov DKI telah menyiapkan beberapa rumah susun baru, termasuk di Jagakarsa, yang rencananya akan diresmikan setelah Lebaran.

“Mungkin setelah Lebaran saya akan resmikan, apakah itu akan diberikan tempat untuk penampungan rumah susun bagi warga, akan kita pikirkan,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penempatan rusun harus mempertimbangkan lokasi pekerjaan warga agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Yang paling penting, jangan warga yang biasa kerja dari tempat pekerjaan itu jauh dari rumah susunnya. Ini yang menjadi problem. Keluarganya dibawa, dia sendiri tetap masih kerja di situ. Nah, ini yang jadi problem,” pungkasnya.

Dengan berbagai kebijakan ini, Pemprov DKI berupaya memastikan bahwa rumah susun benar-benar dihuni oleh mereka yang berhak dan digunakan sebagaimana mestinya. (agr/nba)