Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.
Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.
Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.
Fasilitas KPR subsidi ini mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.
Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.
Load more