Perpres 5/2025: Hutan Negara di Bawah Kendali Tegas, Penertiban Besar Dimulai!

Setiap aktivitas di kawasan ini wajib memiliki izin resmi dari otoritas terkait. Perpres menegaskan bahwa aktivitas tanpa izin akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari denda administratif hingga proses pidana.

Mekanisme Penertiban yang Lebih Terstruktur dan Efektif

Pemerintah tidak hanya memperketat aturan, tetapi juga memperkuat mekanisme penertiban dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas). Satgas ini memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelanggaran di lapangan.

1. Penertiban Berbasis Legalitas Perizinan

Setiap aktivitas di kawasan hutan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah akan langsung disanksi. Jika pelaku usaha tidak bisa menunjukkan izin resmi, maka Satgas memiliki kewenangan untuk:

• Memberikan denda administratif.

• Menyita hasil kegiatan ilegal.

• Baca Juga

  Mabes TNI Ngaku Tak Segan Pecat Prajurit Yang Bermasalah

  Mencabut izin usaha yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.

• Melakukan proses hukum jika ditemukan unsur pidana.

2. Penguasaan Kembali Kawasan Hutan