Kebutuhan Hunian Mendesak, Kementerian PKP dan Perumnas Tancap Gas Realisasikan Program 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perum Perumnas mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan yang masih tinggi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi untuk merealisasikan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan hunian merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan inklusif.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," ujar Fahri di Jakarta, Selasa (18/3).

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci

Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan terjangkau. Perumnas sebagai mitra utama diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Fahri menekankan bahwa kebijakan perumahan harus bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi. "Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Sekarang yang kita butuhkan adalah percepatan pembangunan dan regulasi yang mendukung implementasinya," tambah Fahri.

Perumnas Siapkan Lahan untuk 150 Ribu Unit Hunian

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa, mengungkapkan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang sedang digarap adalah Blok K Pulogebang di Jakarta Timur, dengan luas lahan 3,1 hektare. Proyek ini mencakup pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk MBR dan empat apartemen sederhana dengan total kapasitas mencapai 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan lima titik, di antaranya di Kemayoran dan Pulogebang," ujar Budi.

Selain Pulogebang, Perumnas juga menargetkan pembangunan di berbagai wilayah strategis lainnya untuk memperluas jangkauan program ini.

Empat Strategi Perumnas dalam Percepatan Pembangunan

Budi menyebutkan bahwa Perumnas memiliki empat strategi utama untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah:

1. Pengembangan kawasan perumahan skala besar – Meningkatkan kapasitas hunian dengan pembangunan perumahan berskala besar di daerah perkotaan dan pinggiran.

2. Penataan kawasan kumuh secara vertikal – Meningkatkan kualitas kawasan kumuh melalui pembangunan rumah susun bertingkat untuk efisiensi lahan.

3. Pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD) – Mengintegrasikan kawasan perumahan dengan sistem transportasi publik untuk meningkatkan aksesibilitas.

4. Pengembangan hunian vertikal perkotaan – Mengoptimalkan lahan di daerah perkotaan dengan membangun apartemen atau rumah susun untuk memaksimalkan ketersediaan ruang tinggal.

Tantangan dan Prospek Program 3 Juta Rumah

Program ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari regulasi, perizinan, hingga ketersediaan lahan. Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif dari pihak swasta, realisasi program ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah backlog perumahan yang masih menjadi beban ekonomi nasional.

"Pembangunan perumahan ini bukan hanya tentang menyediakan rumah, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, seperti yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto," tutup Fahri.

Dengan langkah strategis ini, Program 3 Juta Rumah diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan hunian, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (ant/nsp)