Percepatan IEU-CEPA: Momentum Strategis Indonesia dan Prancis Perkuat Kemitraan Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengupayakan percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dalam pertemuannya dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard, di Paris, Prancis.

Perundingan IEU-CEPA yang telah berlangsung selama sembilan tahun dengan 19 putaran negosiasi kini menjadi fokus utama dalam kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa. Menko Airlangga menekankan bahwa percepatan penyelesaian perjanjian ini sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden AS Trump.

“Penyelesaian IEU-CEPA merupakan langkah strategis bagi Indonesia dan Uni Eropa dalam mengakomodasi kepentingan bersama serta memperkuat perdagangan dan investasi antarkawasan,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta.

Menteri Eric Lombard menyambut baik permintaan percepatan perundingan IEU-CEPA dan menegaskan bahwa Prancis akan terus berdialog untuk menemukan solusi terbaik. Prancis juga berkomitmen menyiapkan konsesi keuangan guna mendukung investasi proyek-proyek yang bernaung dalam kerangka CEPA.

Lombard menekankan bahwa perjanjian ini membutuhkan akses pasar yang luas, perhatian terhadap isu lingkungan, serta hubungan komersial yang kokoh. Oleh karena itu, sinergi antara Indonesia dan Prancis dalam penyelesaian IEU-CEPA akan menjadi landasan utama bagi peningkatan hubungan dagang dan investasi kedua negara.

Selain pembahasan IEU-CEPA, pertemuan kedua menteri ini juga mencakup berbagai kerja sama strategis di sektor perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

Airlangga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8 persen secara bertahap, dengan tujuan akhir menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara maju lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengharapkan dukungan Prancis dalam proses aksesi OECD serta penguatan investasi di berbagai sektor, termasuk industri strategis. Salah satu proyek investasi yang menjadi sorotan adalah keterlibatan Eramet Group di Maluku Utara dalam pengembangan rantai nilai baterai kendaraan listrik berbasis nikel. Proyek ini mendukung hilirisasi mineral strategis demi menciptakan ekosistem kendaraan listrik (EV) yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, Airlangga juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam hubungan dagang kedua negara. Ia menegaskan bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai 11 miliar euro perlu diimbangi dengan peningkatan kerja sama perdagangan di sektor lain.

Dalam konteks investasi dan infrastruktur, Menteri Lombard menyampaikan beberapa proyek potensial yang dapat dikerjasamakan dengan Indonesia. Beberapa proyek yang disebutkan antara lain:

• Pengembangan proyek hidrogen di Sumba melalui kerja sama antara HDF Energy dan PT PLN.

• Investasi di industri satelit melalui korporasi Thales.

• Pembangunan jalur kereta api dan lintasannya dengan skema pembiayaan yang disiapkan oleh Prancis.

• Pengembangan infrastruktur LRT di Bandung.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih modern dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam diskusi terkait regulasi lingkungan, Airlangga mengapresiasi Pemerintah Prancis atas dukungannya terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) hingga akhir 2025.

“Pemerintah Indonesia selalu proaktif dalam melakukan dialog bilateral terkait implementasi EUDR. Ruang dialog ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan kebijakan Uni Eropa,” kata Airlangga.

Ia juga menekankan bahwa industri minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, Airlangga mengajak Prancis untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menerapkan standar keberlanjutan global di sektor CPO.

Menutup pertemuan, kedua menteri sepakat untuk terus meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis guna memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Pertemuan ini menegaskan komitmen kuat kedua negara dalam mempererat kemitraan ekonomi. Tahun ini menjadi momen penting karena hubungan diplomatik Indonesia-Prancis telah mencapai usia 75 tahun. Diharapkan, perayaan ini dapat menjadi momentum peluncuran program kerja sama baru yang lebih luas dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga. (ant/nsp)