Profil PT Pertamina Patra Niaga, Anak Perusahaan BUMN dalam Pusaran Kasus Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, kasus korupsi ini menyebakan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

"Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen," kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, dikutip Selasa (25/2/2025).

Qohar menyebut kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen seperti impor minyak, impor BBM lewat broker, dan pemberian subsidi.

Dia menjelaskan, kasus ini bermula ketika dalam periode 2019-2023, pemerintah tengah mencanangkan pemenuhan minyak mentah harus dari dalam negeri.

Lantas, PT Pertamina mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Salah satu tersangka dalam kasus tersebut adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.