Menkeu Minta Kepala Daerah Putar Otak Cari Tambahan Anggaran Pembangunan: Kalau Nunggu APBD atau APBN Bisa Lama Banget
- Aditya Pradana Putra-Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepala daerah berinovasi dalam membiayai pembangunan di daerah.
Hal itu ia sampaikan saat mengisi materi dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2/2025) malam.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan kreativitas pembiayaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta.
Dia menyebut, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD atau APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.
“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya, dikutip Senin (24/2/2025).
Menurut Sri Mulyani, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Hal ini seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.
“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” katanya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi.
"Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan," katanya.
Apabila ragu melakukan kreativitas pembiayaan, dirinya menyarankan pemda agar dapat berkonsultasi kepada pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.
Ia meyakinkan pemda agar tidak perlu khawatir, selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan.
“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya. (ant/nba)
Load more