Dosen Tidak Dapat Tukin di APBN 2025, Pemerintah Didesak Perjelas Status Tunjangan Kinerja Dosen ASN: Harus Ada Perpres

Jakarta, tvonenews.com - Meski sudah diatur pelaksanaannya oleh dalam Keputusan Mendikbudristek, para dosen yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata belum bisa mendapat tunjangan kinerja (tukin) di tahun 2025 ini. Anggaran tukin  maupun tunjangan profesi dosen belum diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Untuk memperjelas status tunjangan dosen ASN, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) telah melakukan protes dengan melakukan aksi damai dan kiriman rangkaian bunga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dalam aksinya, Adaksi meminta kepada pemerintah RI untuk segera memperjelas status tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN.  "Pemerintah harus segera menerbitkan perpres yang mengatur pemberian tukin bagi dosen ASN," kata Koordinator Aksi, Anggun Gunawan dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya, menurut Gunawan, pemerintah harus memastikan alokasi anggaran tukin dalam APBN 2025, serta ketiga memberikan jadwal pasti untuk pelaksanaan pemberian tukin bagi dosen ASN. "Ini bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi soal keadilan. Dosen telah berkontribusi secara signifikan dalam membangun pendidikan tinggi Indonesia," ujarnya.

Gunawan yang merupakan dosen PPPK di Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta itu menyebutkan sejumlah upaya audiensi telah dilakukan sejak 2021, termasuk di antaranya audiensi terakhir dengan Komisi X DPR RI pada November 2024 lalu.

Padahal, peraturan terkait tukin dosen ASN sejatinya telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) No 447/P/2024, di mana tunjangan telah diatur bagi sesuai jabatannya masing-masing.

"Kami cuma menuntut produk hukum yang sudah dibikin oleh kementerian, tapi mereka nggak mau untuk melaksanakan," kata alumni S2 di Oxford Polytechnic, Inggris melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu.