Realisasi KUR 2024 Lampaui Target, Menko Airlangga Umumkan Rencana Rp300 Triliun untuk Jangkau Lebih Banyak UMKM di 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp280,28 triliun per 23 Desember 2024.

Angka tersebut melampaui target sebesar Rp280 triliun, atau mencapai 100,10% dari target tahun 2024 yang ditetapkan.

Realisasi tersebut juga tercatat tumbuh 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya dan melibatkan sekitar 4,92 juta debitur.

Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang menyerap 57,8% dari total dana.

Airlangga menegaskan, komitmen pemerintah untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025 dengan target optimal sebesar Rp300 triliun.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Meski menghadapi tantangan global, rasio kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR berada di angka 2,19%, lebih rendah dibandingkan NPL nasional sebesar 2,21%.

Kualitas penyaluran KUR juga menunjukkan peningkatan, terlihat dari jumlah debitur baru yang mencapai 2,52 juta per 31 Oktober 2024, atau 107,65% dari target tahun ini yang sebesar 2,34 juta debitur.

Selain itu, 1,30 juta debitur berhasil naik kelas atau "graduasi" dari program KUR, melebihi target 1,17 juta debitur.

Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan target KUR hingga Rp300 triliun dengan dukungan anggaran subsidi bunga yang cukup.

Dengan target tersebut, penyaluran KUR diharapkan bisa menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru dan membantu 1 juta debitur untuk naik kelas.

Fokus utamanya adalah memperluas akses pembiayaan UMKM dan mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan skala bisnis mereka.

Dalam rapat koordinasi kebijakan KUR, pemerintah juga memutuskan beberapa langkah strategis.

Pertama, menata ulang kelembagaan dan sekretariat komite untuk memastikan efektivitas penyaluran KUR.

Kedua, merevisi pedoman pelaksanaan KUR untuk tahun 2025 agar lebih optimal.

Ketiga, menyesuaikan kebijakan Kredit Usaha Alsintan untuk mendukung ketahanan pangan.

Keempat, memperluas dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui skema linkage dan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan.

Kelima, menyetujui skema kredit investasi padat karya untuk mendukung sektor industri tertentu.