Arah Tata Kelola Pertahanan di Bawah Komando Prabowo Subianto, Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) hingga Dorong Industri Strategis

Jakarta, tvOnenews.com - Melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kepentingan nasional RI dan visi untuk memajukan pertahanan Indonesia, Menhan Sjafrie segera mengambil langkah strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan sektor pertahanan negara.

Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas pengelolaan dan pengembangan Industri Pertahanan Nasional.

Dalam di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (28/11/2024), Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki peran yang sangat strategis sebagai pembina teknis industri pertahanan nasional yang meliputi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT LEN Industri, PT Dahana, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan ASABRI.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut. Kerja sama Kementerian Pertahanan dengan Kementerian BUMN, serta industri pertahanan nasional dipandang penting untuk memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Defense supporting economy juga menjadi prioritas Kemhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjadi wadah promosi produk industri pertahanan Indonesia di kawasan regional.

Selain iui, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya juga menegaskan kementeriannya akan mendorong kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka penguatan kebijakan strategi pertahanan.

Hal itu diutarakan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Mengenai arah pembangunan kekuatan negara yang akan dikerjakannya selama lima tahun ke depan, Sjafrie mengatakan Kemenhan bakal melakukan penguatan kebijakan strategi nasional dengan mendukung terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

"Amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara," ujarnya.

Sumber :

• Dok YouTube Komisi I DPR

Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, Menhan Sjafrie menyatakan pihaknya siap melanjutkan konsep pembangunan kekuatan tiga matra TNI yang disebut Perisai Trisula Nusantara.

"Dalam konteks kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara yang nanti secara spesifik selintas akan saya berikan penjelasan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Di samping itu, pengembangan center of excellence di bidang pertahanan negara juga sangat penting. Maka, Kemenhan melanjutkan dan mengembangkan laboratorium pertahanan nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan (UNHAN).

Dalam konteks pengembangan kebijakan dan strategi, Sjafrie menambahkan bahwa Kemenhan akan mulai untuk memproses reformasi birokrasi pertahanan negara.

"Saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian," kata dia.

Rapat kerja bersama DPR tersebut juga beragendakan pembahasan rencana program 100 hari kerja Menhan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024.

Maka, Menhan juga sedikit sekilas menjelaskan apa yang akan dilakukan kementeriannya selama masa pemerintahan Prabowo.

"Bukan hanya 100 hari kerja, tetapi bagaimana konsep strategi Kementerian Pertahanan, yaitu melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis lima tahun yang lalu oleh Menhan Prabowo Subianto," ujar Sjafrie.

Pindad jadi Garda Terdepan DEFEND ID Kembangkan Industri Pertahanan

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, juga menyoroti betapa pentingnya industri pertahanan bagi Indonesia. Industri pertahanan tak hanya soal keamanan, tapi juga investasi strategis untuk melindungi aset negara dan mendukung sektor-sektor lain. 

Menurut Rachmat Pambudy, setiap negara maju selalu memiliki industri pertahanan yang kuat sebagai fondasi.

"Tidak ada negara maju tanpa industri pertahanan yang kuat. Industri ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga merupakan investasi strategis yang melindungi kekayaan negara dan mendukung sektor lain, seperti pertanian, yang akan memiliki nilai tambah lebih tinggi dengan dukungan teknologi berbasis pertahanan yang kokoh,” kata Rachmat saat berkunjung ke PT Pindad (Persero) di Bandung, pada Jumat, 15 November 2024.

Sumber :

• Dok PT Pindad

Dalam kunjungannya ke Pindad, Rachmat melihat perkembangan teknologi pertahanan di Indonesia dan mendiskusikan strategi menuju kemandirian alutsista, khususnya dalam rangka menyambut era Indonesia Emas pada tahun 2045.

Rachmat menjelaskan, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan komitmennya terhadap industri pertahanan nasional lewat regulasi dan peningkatan anggaran. 

Salah satu langkah pentingnya adalah melalui kebijakan “spend to invest,” di mana Indonesia mendorong perusahaan asing untuk berinvestasi di dalam negeri saat negara ini membeli produk mereka.

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan industri pertahanan yang mandiri dan memiliki daya saing global, seperti yang tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Bentuk investasi dari perusahaan asing ini dapat berupa pembangunan fasilitas produksi, kerja sama produksi, atau perawatan dan perbaikan di Indonesia.

Sebagai informasi, PT Pindad telah berhasil memproduksi banyak alutsista unggulan seperti tank Harimau, panser Anoa, dan kendaraan taktis Maung, yang bahkan sudah dipakai langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Industri pertahanan nasional juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan impor dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. DEFEND ID selaku holding perusahaan pertahanan Indonesia, bahkan mencatatkan pendapatan yang melebihi Roketsan, perusahaan pertahanan Turki, pada tahun 2023.

Capaian ini membuktikan keberhasilan kebijakan yang mendukung produk nasional. Rachmat berharap, industri pertahanan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 0%.

Menurutnya, untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan air, inovasi teknologi harus menjadi andalan. PT Pindad, melalui teknologinya, diharapkan bisa mendukung berbagai sektor penting seperti pangan, kesehatan, dan energi, demi mewujudkan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045. (rpi)