Geram! Sri Mulyani Peringatkan Pemda agar Jangan Main-main dengan Data Inflasi

Jakarata, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) tidak mencoba memanipulasi data inflasi.

Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjaga keakuratan dan kredibilitas data ini.

Menurutnya, data inflasi yang valid sangat penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

"Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel," ungkap Sri Mulyani saat berbicara di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dia juga menyampaikan bahwa telah ada koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai masalah ini.

Meskipun ada temuan beberapa pemda yang memanipulasi data inflasi, jumlahnya sangat sedikit, namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Mendagri pentingnya memberikan penghargaan yang tidak memicu distorsi angka inflasi.

Menurutnya, penghargaan harus diberikan berdasarkan pencapaian nyata, bukan data yang dimanipulasi.

"Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian karena memang tingkat harga stabil dan baik," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan bahwa perhitungan inflasi yang dilakukan BPS sesuai dengan standar statistik internasional dan dikelola secara independen.

Dia menjelaskan bahwa mulai dari survei hingga pengolahan data dilakukan dengan ketat untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi.

"Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh penyelenggaraan statistik mengikuti mekanisme penjaminan kualitas data, mulai dari waktu, tempat, hingga responden yang dipilih untuk survei harga konsumen.

Terkait dugaan manipulasi data inflasi melalui inisiatif pasar murah, Amalia mengatakan bahwa program tersebut adalah langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah, bukan untuk memanipulasi data.

Tuduhan manipulasi data ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa beberapa kepala daerah memiliki cara untuk mengakali angka inflasi.

Tito menjelaskan, insentif pemerintah kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi mendorong beberapa kepala daerah untuk mencari cara agar inflasi terlihat rendah, seperti dengan membuat pasar murah sebelum survei dilakukan oleh BPS.

Cara ini membuat data yang dikumpulkan BPS bukan merupakan representasi riil dari kondisi inflasi di lapangan.

Jika suatu daerah gagal menjaga inflasi, mereka dapat terkena sanksi dari pemerintah, sementara yang berhasil menjaga inflasi akan menerima insentif.

Manipulasi data hanya akan membuat kerugian  dalam jangka panjang dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. (agr/rpi)