Dapat Tambahan Anggaran Rp620 Miliar untuk Program Pertanahan di 2024, AHY bakal Lakukan Program-Proram Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memperoleh anggaran belanja tambahan untuk tahun 2024.

AHY menyampaikan tambahan anggaran sebesar Rp620 miliar itu akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai program Kementerian ATR/BPN.

Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek penting yang telah direncanakan sebelumnya.

"Kita mendapatkan anggaran tambahan Rp620 miliar, dan itu jelas peruntukannya apa saja termasuk untuk menyelesaikan program-program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, dan lain-lain," kata AHY di sela-sela kunjungannya di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (6/8/2024).

AHY menekankan pentingnya menjaga anggaran Kementerian ATR/BPN agar tetap stabil dan terkelola dengan baik. "Memang kita masih terus berupaya untuk tahun anggaran ke depan ini juga anggaran Kementerian ATR/BPN bisa tetap terjaga dengan baik," katanya.

Sebagai tambahan informasi, AHY menegaskan bahwa fokus kementeriannya pada sisa masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo adalah mempercepat sertifikasi tanah dan memberantas mafia tanah.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memperluas cakupan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ditargetkan 104 kota/kabupaten di Indonesia akan tersertifikasi lengkap pada 2024, termasuk kemampuan pelayanan secara elektronik.

Menurut AHY, program PTSL ini tidak hanya memberikan keadilan kepada masyarakat tetapi juga menciptakan iklim investasi yang aman dan pasti terkait tanah dan tata ruang. PTSL adalah inisiatif pemerintah sejak 2017 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah bagi masyarakat.

Selain itu, PTSL juga berfungsi untuk meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan mencegah sengketa tanah di masa depan. AHY juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN akan menjalankan target yang dititipkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).

Penambahan anggaran ini diharapkan mampu mendukung berbagai program penting yang telah direncanakan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. (rpi)