"Muhammadiyah siap menerima (izin) pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ungkap Haedar dalam konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla mengungkap bahwa NU serius dalam pengelolaan tambang dihibahkan oleh pemerintah.
Ulil mengaku PBNU telah membentuk PT khusus dalam pengelolaan tambang sejak melakukan pengajuan IUP.
“Nanti kita kelola sesuai aturan dan PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini," ujar Gus Ulil sapaan akrabnya kepada wartawan usai di acara Grand Syekh Al-Azhar Sheikh Prof. Dr. Ahmed El-Tayeb di Pullman Jakarta Central Park di Jakarta Barat, Rabu (10/7/2024). (saa/rpi)
Load more