Bahlil Ungkap 3 Alasan Pemerintah Beri Izin Tambang ke Ormas Agama: Dulu Saya Diprotes, Jujur Negara Belum Hadir

“Kita harus mendistribusi kekayaan negara kepada semua masyarakat, dia harus terbuka, dia harus inklusif, jangan hanya kelompok tertentu,” ujar Bahlil.

“Kalau kelompok tertentu saja saya masih ingat loh, ketika saya menjadi Kepala BKPM waktu itu saya diprotes kenapa IUP-nya hanya dikasih kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri maupun asing, kelompok masyarakat lain bagaimana?” ungkapnya.

Ketiga, Bahlil mengatakan bahwa PP yang diterbitkan Jokowi tersebut adalah bentuk daripada implementasi pemerataan dan keadilan sosial.

Terlebih, ormas keagamaan telah membantu dalam menyokong aspek-aspek pembangunan sosial dan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan pemerintah.

"Karena begitu kita bicara keadilan, itu tidak hanya bicara tentang ekonomi. Karena ekonomi kita tumbuh tapi kalau karakter moral bangsa kita ini tidak diimbang, ini kita akan mengalami satu fase distorsi,” katanya.

“Saya ambil contoh saya waktu kami di timur di Papua, kami orang Islam itu sekolah di YPK Yayasan Pendidikan Kristen dan Saya tamatan Yayasan Pendidikan Kristen waktu itu sekolah belum ada itu peran pemerintah secara langsung."

“Orang Kristen di sana bisa sekolah di Yapis (Yayasan Pendidikan Islam) di Papua. Jadi begitu luar biasanya. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah negara sudah hadir secara maksimal? Harus jujur kita katakanlah, belum!," kata Bahlil.

Sebagai informasi, sejauh ini baru NU yang diketahui menerima jatah tambang dan akan segera mendapatkan izin konsesi dari bekas tambang yang sebelumnya dikelola PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur.

Sedangkan, Muhammadiyah diketahui masih belum menyatakan ketegasan untuk menerima atau menolak.

Di sisi lain, beberapa Ormas Kristen seperti Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan menolak jatah izin tambang. (rpi)