Di Sidang Tahunan ADB, Menkeu Sri Mulyani Serukan Upaya Kolektif untuk Mencapai Transisi Energi, Ini Poin-poin yang Disampaikan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bicara mengenai transisi energi saat menghadiri rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank – ADB) pada 2-5 Mei 2024 di Tbilisi, Georgia. 

Agenda bertema Bridge to the Future yang dihadiri Sri Mulyani tersebut sekaligus memperingati 50 tahun sejak Asian Development Fund (ADF) pertama kali diinisiasi pada 1974. 

ADF merupakan salah satu bentuk komitmen negara-negara anggota ADB untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Asia dan Pasifik, terutama di negara-negara termiskin dan rentan.

Mengawali agenda, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting+3 (AFMGM+3) yang membahas perkembangan stabilitas dan kebijakan ekonomi makro dan keuangan masing-masing negara dan kawasan, termasuk mendiskusikan upaya-upaya penguatan kerjasama keuangan ASEAN+3. 

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam AFMGM+3 tahun ini adalah mengenai penguatan jaring pengaman keuangan kawasan untuk fasilitas Rapid Financing Facility (RFF).

Inisiatif tersebut dapat membantu kawasan Asia dan Pasifik untuk mendapatkan likuiditas dalam menghadapi risiko non-sektor keuangan seperti pandemi dan bencana alam. Fasilitas Tersebut akan tetap berada di bawah kerangka Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang telah ada di ASEAN+3. 

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk selalu mendorong peningkatan kapasitas ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam melaksanakan fungsi pemantauan ekonomi kawasan dan dalam hubungan dengan memperkuat jaring pengaman keuangan regional.

Tak hanya itu, Indonesia juga mendukung pengembangan pasar keuangan berkelanjutan (sustainable finance market) di ASEAN, termasuk obligasi hijau (green bond) dan obligasi berkelanjutan (sustainable bond).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menghadiri beberapa agenda utama, seperti Governor’s Plenary yang membahas bagaimana mendorong keterlibatan sektor swasta agar memperbesar dukungan pendanaan untuk pembangunan dan perubahan iklim dari nilai miliaran menjadi triliunan dollar. 

Menkeu menyampaikan pentingnya peran Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks / MDBs) seperti ADB sebagai katalisator dalam memobilisasi pendanaan oleh sektor swasta, selain peran pemerintah yang juga diperlukan untuk memberikan keyakinan bagi pelaku usaha swasta untuk meningkatkan partisipasi, seperti melalui pendanaan campuran, dukungan pemerintah berupa fasilitas penjaminan, asuransi, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha.