Aturan Baru Uni Eropa Terkait Deforestasi (EUDR) Picu Gelombang Penolakan. Setelah 17 Negara Mengaku Keberatan, 27 Senator di Amerika Serikat Juga Mulai Khawatir

Jakarta, tvOnenews.com - Regulasi Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) terus memicu penolakan dari berbagai negara. Setelah 17 negara menyatakan penolakannya, puluhan senator di Amerika Serikat juga mulai khawatir regulasi ini akan mengancam industri pulp and paper (bubur kertas) negara tersebut. 

Regulasi EUDR yang disahkan 29 Juni 2023 berisi aturan ketat terhadap sejumlah jenis produk yang masuk ke Uni Eropa. Aturan ini akan berlaku efektif mulai akhir Desember 2024, dan  membuat berbagai produk terkait deforestasi tidak bisa lagi diekspor dan dijual di Uni Eropa. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, berlakunya EUDR akan mengancam negara - negara penghasil sejumlah produk yang diatur mulai dari kayu, sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, hingga daging sapi.

Saat ini, telah terdapat 17 negara berpikiran senada atau like-minded countries, yang menyuarakan keberatan terhadap regulasi EUDR tersebut. Bukan hanya negara berkembang, negara maju seperti Amerika Serikat juga mulai khawatir dengan regulasi Uni Eropa yang dinilai tidak mempertimbangkan nasib petani dan peternak di berbagai negara. 

"Selain itu, sebanyak 27 Senator Amerika Serikat telah bersurat kepada Perwakilan Dagang Amerika Serikat Katherine Tai untuk menyatakan kekhawatiran tentang dampak negatif dari kebijakan EUDR, terutama bagi produsen pulp and paper Amerika Serikat," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/4/2024). 

Dia menjelaskan, surat tersebut menyoroti persyaratan yang ketat dari EUDR, terutama mengenai traceability dan geolocation yang sulit dipenuhi oleh industri pulp and paper di Amerika Serikat.

Baca Juga

Imbas Ketegangan Menguat di Timur Tengah, Timnas Iran Sepakat Mundur dari Pildun 2026

Para Senator tersebut meminta Katherine Tai untuk terus berkomunikasi dengan pemangku kebijakan di Uni Eropa,  dan mendorong Uni Eropa untuk mengakui bahwa Amerika Serikat memiliki standar regulasi yang kuat untuk melindungi keberlanjutan hutan di Amerika Serikat. 

"Respons Amerika Serikat menunjukkan kekhawatiran bahwa kebijakan EUDR sangatlah merugikan terutama bagi para petani dan merupakan kebijakan yang diskriminatif," kata Airlangga Hartarto.

Bahkan dari pihak Uni Eropa sendiri, keberatan juga telah disampaikan oleh Asosiasi Utama Petani di Uni Eropa, Copa Cogeca, yang mengatakan tidak mungkin bagi mereka untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam EUDR pada waktunya.