Sidak ke Bantul, Menteri LH Sebut Alih Fungsi Lahan Imbas Pertambangan Jadi Pemicu Banjir di Imogiri pada Maret 2025 Lalu

Bantul, tvOnenews.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut, alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor penyebab banjir yang melanda Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta pada Maret 2025 lalu.

Berdasarkan hasil analisisnya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, ada perubahan tutupan vegetasi pada kawasan hutan yang cukup signifikan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Di bagian sub DAS hulunya yang terdata sebelumnya pada 2010 ke bawah itu masih 18.000 hektar (ha). Sekarang, kalau kita cermati, maka tutupan hutannya tinggal 9.000 ha. Jadi, hilang separuh," kata Hanif usai sidak di Embung Imogiri 2, Minggu (20/4/2025).

Lebih lanjut, kondisinya diperparah dengan adanya pertambangan di wilayah hulu. Dari sisi teknis, terlihat ada sedimentasi yang mencolok terkait dengan penanganan air permukaan.

Menurut data yang ia terima, terjadinya banjir di Imogiri disebabkan tingginya curah hujan yang mencapai angka 150 milimeter/hari. 

"Jadi, kalau curah hujan sudah melebihi angka 100 milimeter/hari, maka curah hujannya sangat tinggi," ungkap Hanif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan lingkungan. Kemudian, beberapa rumusan dari hasil pengawasan lingkungan tersebut akan ditindak lanjuti bersama Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.

"Mungkin, nanti tindak lanjutnya bisa di Pak Bupati, Pak Gubernur dan bisa saya yang akan memberikan arahan-arahan lingkungan untuk mengembalikan fungsi hidrologisnya di Bantul. Ini sudah ada Peraturan Menteri terkait dengan program Payment Ecosystem Services," ujar Hanif.

Selain itu, ia juga menyoroti penanganan sampah di Kabupaten Bantul. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan sampah dengan timbunan mencapai 1.000 ton per hari akan ditangani langsung melalui Menteri Lingkungan Hidup dan beberapa menteri terkait lainnya melalui program waste to energy. 

"Sampahnya akan dijadikan energi untuk mengurangi tekanan lingkungan dan energinya akan disubsidi oleh pemerintah sehingga masuk dalam jajaran on great dari PLN," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, perubahan fungsi tutupan vegetasi pada kawasan hutan harus dilihat secara menyeluruh. Apalagi, Bantul disebut-sebut menjadi hilirnya seluruh perairan di DIY.

"Tutupan vegetasi hari ini, yang masih cukup lumayan aja sudah terjadi banjir yang demikian besar. Apalagi kalau perubahan landscape terus menerus terjadi, kita tidak bisa membayangkan banjir di masa depan seperti apa," ucap Halim.

Maka dari itu, Menteri Lingkungan Hidup akan menurunkan pengawas lingkungan untuk mengevaluasi ulang perubahan landscape di DIY termasuk Bantul. Utamanya, perubahan tutupan vegetasi akibat pertambangan perumahan. Hal ini untuk mengendalikan lingkungan dalam jangka panjang.

Selain itu, Bupati Bantul pun menyambut baik rencana penanganan sampah secara waste to energy. Mengingat, wilayahnya sampai sekarang ini masih menjadi tumpuan pengelolaan sampah di tingkat regional DI sehingga perlu adanya industri pengelolaan sampah yang besar untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari.

"Walaupun TPST (Piyungan) sudah ditutup, tetap saja daerah-daerah lain memasok sampah untuk dikelola di Bantul. Jadi, sekalian nanti akan dibuat instalasi waste to energy, kemungkinan lokasinya di Bantul. Tapi, ini harus dikoordinasikan juga dengan daerah-daerah lain bersama Gubernur (DIY)," pungkasnya. (scp/ard)