Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut Larangan Kader Hadiri Retret Bisa Timbulkan Preseden Buruk bagi PDIP

"Asal jangan sampai terjadi politisasi terhadap proses hukum yg ada. Ini yg  dikhawatirkan publik. Retret paling tidak momentum bagi pusat dan daerah untuk  membangun sinergi visi pembangunan antara pusat dengan daerah." jelasnya.

"Anggap saja bagian dari fungsi kordinasi dan pembinaan dalam konteks otonomi daerah. Jadi hal yang lumrah walau unsur seremoninya masih kental." lanjutnya.

King menambahkan, akan jauh lebih negarawan jika instruksi PDIP meminta pada semua kader untuk patuh dan tunduk pada proses hukum jika ada yang terlibat kasus seperti dialami Hasto saat ini. 

Di sisi lain menurutnya, KPK diminta juga gak boleh tebang pilih. Harus menjamin transparansi dan tidak boleh masuk angin.  

Filosofi awal pendirian KPK sebagai trigger mechanism. Yang dikritik  pulbik  adalah KPK  kehilangan legitimasi dan taji ketika tidak mampu membongkar kasus kasus besar. 

"Malah yang terjadi adalah politisasi atas lembaga KPK. Kasus Hasto harus menjadi moment pembuktian KPK untuk terbebas stigma negatif selama ini." pungkasnya. (buz)