Demo Tuntut Transparansi Seleksi Perangkat Desa di Pati Memanas, Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi

Pati, tvOnenews.com - Demo menuntut transparansi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berlangsung memanas. Puluhan mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Pati terlibat aksi saling dorong dan adu mulut dengan polisi

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus Kabupaten Pati berlangsung memanas saat para mahasiswa memaksa masuk ke halaman kantor bupati pati, untuk menemui PJ Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko, Jumat (25/10/2024). 

Namun, aksi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini dihalang halangi  dan diminta mundur oleh aparat kepolisian yang berjaga. 

Aksi saling dorong dan adu mulut antara mahasiswa dan polisi pun tak terhindarkan. Ketegangan mereda setelah Kasatpol PP Pati datang menemui pengunjuk rasa. 

Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut transparansi seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati.

Mereka memprotes proses pengisian perangkat desa yang dianggap terlalu tergesa-gesa dan dilaksanakan di tengah tahapan pilkada. 

"Tuntutan kami adalah transparansi seleksi perangkat desa. Tuntutan kami itu mengenai keresahan open rekrutmen perangkat desa. Dimana open rekrutmen ini dilaksanakan saat tahapan pilkada berlangsung," kata koordinator aksi, Arifin. 

"Jadi pilkada ini seakan akan hanya sebatas pengalihan isu ketika kita fokus di pilkada, open rekrutmen kepala desa dilaksanakan untuk mengisi perangkat perangkat desa di desa tesebut," lanjutnya. 

Mereka menilai proses rekrutmen dianggap terlalu dipaksakan dan rentan kecurangan karena menggunakan sistim lembar jawab komputer atau LJK. Padahal sebelumnya menggunakan metode seleksi menggunakan komputer untuk menguji kompetensi peserta tes atau Computer Assisted Test (CAT) 

"Kami sangat menyayangkan kemunduran proses seleksi di kabupaten pati. Dulu seleksi perangkat desa itu dilaksanakan dengan sistem CAT, tapi sekarang kenapa menggunakan sistem LJK," ungkap Arifin. 

"Selain sangat rawan manipulasi, dengan sistem LJK ini kemungkinan peserta tidak bisa mengoperasikan komputer. Kita nggak mau mendapatkan perangkat desa dengan SDM rendah," imbuh dia. 

Arifin juga mensinyalir seleksi perangkat desa ini terjadi transaksional. 

"Kita juga mensinyalir ada transaksi bayar untuk menjadi perangkat desa itu. Info yang kami terima itu minimal Rp 60 juta, mungkin beda desa beda nominal," ungkapnya.