Aksi Gejayan Memanggil, Ini Poin Tuntutan Jaringan Gugat Demokrasi Yogyakarta untuk Presiden Jokowi

Sleman, tvOnenews.com - Ratusan elemen masyarakat yang menamakan dirinya Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) menyampaikan tuntutan atas ketamakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebanyak 12 poin disampaikan oleh Humas Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) di sela aksi Gejayan Memanggil yang berlangsung di Simpang Tiga Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (12/2/2024) sore.

Humas Jagad, Imam Maulana mengatakan, Jaringan Gugat Demokrasi lahir dari keresahan mendalam yang dirasakan rakyat di bawah Rezim Jokowi. 

Jaringan Gugat Demokrasi menjadi representasi tekad bukan hanya menjadi saksi ketidakpuasan atas pengebirian sistem demokrasi hari ini melainkan juga pemberontak atas rezim Jokowi beserta kroninya. 

"Jaringan Gugat Demokrasi hadir sebagai suara kolektif perlawanan untuk mengajak setiap lapisan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang demokratis dan adil. Tentunya sekali lagi hanya bisa dicapai dengan menghancurkan dan mengadili rezim Jokowi," kata Imam di sela aksi. 

Terlebih hari ini, para elit oligarki mulai menebar janji untuk menggaet hati dan mendapatkan suara rakyat menjelang pesta demokrasi yang tinggal dua hari lagi.

Baca Juga

Viral Curhat Warganet Curhat Soal Tempat Pemungutan Retribusi Parangtritis, Dinpar Bantul Beri Klarifikasi

Meskipun saat ini, para elit oligarki terpecah dalam berbagai kubu namun sejatinya mereka akan kembali terkonsolidasi dalam satu kekuasaan. Selanjutnya, membagi-bagi porsi kekuasaan dan jabatan serta mengabaikan tuntunan dan hak rakyat. 

Oleh karena itu, Jaringan Gugat Demokrasi menuntut untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Partai Politik oleh badan independen. Karena menurutnya, kedua UU tersebut sangat cacat karena diatur oleh sistem yang sangat jauh dari kata Demokrasi yaitu sistem oligarki.

Selanjutnya, mengadili Jokowi dan kroni-kroninya, menuntut permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti seperti Budiman Sujatmiko dan sebagainya. Serta mencabut UU Cipta Kerja dan Minerba.

Kemudian, menghentikan politisasi bansos yang terjadi belakangan terakhir ini. Serta menghentikan perampasan tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

"Juga menghentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi bangsa West Papua. Dan jalankan pengadilan HAM," imbuh Imam.