Ketua DKPP di DPR RI: Alfedri Incumbent Kabupaten Siak Sudah Dua Periode!

Siak, tvOnenews.com - Ada hal menarik terungkap di Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3/ 2025).

Dalam rapat ini Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan bahwa peluang untuk PSU dua kali sangat berpotensi bisa terjadi di Pilkada Kabupaten Siak, Riau. 

Hal ini dikarenakan diterimanya permohonan pemohon dalam hal ini Incumbent Alfedri-Husni untuk PSU di Siak. Namun ternyata Alfedri diketahui cacat administrasi pasca putusan MK, karena ternyata sudah menjabat dua periode.

Awalnya anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan agar jangan sampai ada kesalahan lagi pada pelaksanaan PSU se Indonesia.

"KPU, Bawaslu tolong sampaikan ke kawan-kawan di daerah, tidak boleh ada salah atau cacat lagi, bisa? KPU bisa? Bawaslu bisa?," tanya Dede.

Pertanyaan ini langsung disela Ketua DKPP Heddy Lugito. "Ijin. Tapi ada satu soal, ada satu daerah yang akan tersandera, satu daerah karna pemohonnya yang kasusnya menang di MK ternyata sudah memenuhi dua periode," katanya.

Dedy lantas bertanya. "Daerah mana itu?". Seketika utusan dari berbagai lembaga yang hadir terdengar memberi jawaban yang sama," (Daerahnya) Siak, itu sudah dua periode," kata Heddy menegaskan.

Atas jawaban ini Dede sempat tercegat. Beberapa detik politisi Demokrat ini sempat terdiam. "Pokoknya tidak boleh ada kesalahan atau kecacatan (saat PSU), jadi begitu aja," pesannya.

Anggota Komisi II lainnya menimpali pesan bahwa kecacatan yang dimaksud adalah semuanya, termasuk masalah anggaran dan administrasi.

"Jadi kita ini menginginkan jangan sampai ada PSU ke dua," kata anggota Komisi II.

Harapan ini langsung dijawab Ketua DKPP Heddy, "Dari sekarang saja kita sudah menduga akan ada PSU kedua," tegasnya.

Anggota Komisi II lainnya menyerahkan masalah ini akhirnya ke Kemendagri dan KPU untuk ikut mengawal dengan baik.

Perihal periodesasi Alfedri sudah menjadi perdebatan sejak lama. Meski telah diputuskan oleh MA dan PTUN, namun faktanya melalui keputusan terbaru MK diputuskan bahwa masalah periodesasi dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan jabatan Bupati secara faktual (riil atau nyata). Baik sebagai Plt, Pjs, Plh, atau Pj.