Mantan Walikota Pematangsiantar Gugat Kpk, Menkeu dan Menteri Pertanahan Sebesar Rp45 Miliar Lebih

Pematangsiantar, tvOnenews.com - Mantan Walikota Pematangsiantar periode 2005-2010, Robert Edison Siahaan, gugat Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp45 miliar di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Lembaga anti rasuah ini digugat  karena dianggap telah melakukan penyitaan atau perampasan secara melawan hukum atas tanah dan rumah permanen milik Re Siahaan yang terletak di Jalan Sutomo no 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Gugatan mantan orang nomor satu di Kota Pematangsiantar ini di ungkapkan oleh Daulat Sihombing SH MH, selaku kuasa hukum Re Siahaan saat menggelar konfrensi pers di Kantor Pengacara Sumut watch, Di Jalan Sangnawaluh, Kota Pematangsiantar, pada Selasa ( 25/7/2023) sore kemarin.

Menurut Daulat Sihombing, didampingi Miduk Panjaitan selaku kuasa hukum, selain pimpinan KPK RI sebagai tergugat I, turut juga digugat Menteri Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematangsiantar, sebagai tergugat II.

Selanjutnya, Menteri Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Pertanahanan Nasional wilayah Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Pematangsiantar sebagai tergugat III dan ahli waris alm Esron Samosir sebagai pemenang lelang, yang beralamat di Kota Pematangsiantar.

“Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam Register Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN Pms dan sidang pertama segera akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB”, ungkap Daulat.

Baca Juga

Penyidikan Korupsi Bea Cukai, KPK Sita Safe Deposit Box dari Bank di Medan

Selanjutnya masih Menurut Daulat Sihombing, mantan Hakim Adhoc pada PN Medan ini,  Tergugat I, II, III dan Alm Esron Samosir secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama telah melakukan penyitaan, perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak serta penerbitan sertifikat pengganti secara tanpa hak dan melawan hukum atas tanah dan bangunan milik RE Siahaan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302/ Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M² an. Ir Robert Edison Siahaan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar.

“Perkara ini berawal  saat Tergugat I melakukan penyitaan, perampasan atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam hal ini RE Siahaan dengan alasan karena tanah dan bangunan milik Penggugat merupakan barang sitaan, rampasan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama RE Siahaan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid. Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT. Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus. K/ 2011/PN Mdn”, tambahnya.