Tunggak Pajak, Petugas Sita Aset Senilai Rp 2,1 Miliar

tvOnenews.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng menyita aset penanggung pajak senilai Rp2,1 miliar milik PT KPS di Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi melalui keterangannya diterima di Makassar, Kamis, menyampaikan apresiasi atas kerja sama wajib pajak selama proses penyitaan.

“Alhamdulillah PT KPS sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan ini. Penyitaan telah dilaksanakan sesuai urutan dan prosedur penagihan perpajakan," ujarnya.

Penyitaan dilakukan oleh dua orang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dan didampingi oleh tiga orang saksi, yakni Kepala KPP Pratama Bantaeng, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) KPP Pratama Bantaeng, dan juga oleh Account Representative dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Objek sita terdiri atas tujuh unit rumah komersial dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,1 miliar.

Dia menyatakan tindakan penyitaan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan pajak, sebagai konsekuensi atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang belum dilunasi hingga jatuh tempo.

"Saya berharap kegiatan ini menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melunasi utang pajak yang telah inkrah,” katanya.

Sebelum tindakan penyitaan, KPP Pratama Bantaeng telah melakukan tahapan penagihan aktif, antara lain penyampaian surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening wajib pajak, serta berbagai langkah persuasif lainnya.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya.

Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi, menyampaikan apresiasi atas kerja sama wajib pajak selama proses penyitaan.

“Alhamdulillah PT KPS sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan ini. Penyitaan telah dilaksanakan sesuai urutan dan prosedur penagihan perpajakan. Saya berharap kegiatan ini menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melunasi utang pajak yang telah inkrah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra Sigit Purnomo, menegaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian penting dalam menjaga keadilan bagi seluruh wajib pajak.

“DJP berkewajiban memastikan seluruh proses penagihan dan penyitaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Tindakan seperti ini dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjamin keadilan bagi wajib pajak yang selama ini sudah patuh. Kepatuhan harus menjadi standar bersama,” jelasnya.