GULIR UNTUK LIHAT KONTEN

ADVERTISEMENT

LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin Prof. Aminuddin Ilmar menyebut anggota DPR RI harus bisa membuktikan pelanggaran pemilu jika untuk mengajukan Hak Angket
Sumber :
  • foto.Herald

Pakar Hukum Tata Negara : “Cawe-Cawe Bisa Berujung Pemakzulan”

Dugaan keterlibatan Presiden dalam Pemilu dengan istilah cawe-cawe menurut pakar hukum tata negara universitas hasanuddin makassar bisa berujung pada pemakzulan

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:42 WIB

Makassar, tvOnenews.com - Pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin Profesor Aminuddin Ilmar menyebut bahwa tudingan keterlibatan Presiden dengan istilah “cawe-cawe” dalam penyelenggaraan Pemilu bisa berujung pada pemakzulan. Meski demikian pengajuan hak angket dalam hal ini sanksi pemakzulan terhadap Presiden dan hasil akhir dari Pemilu disebut adalah dua hal yang berbeda.

“Kalo hak angket saya kira tidak mungkin karena itu adalah dua hal yang berbeda, yang bisa dilakukan hak angket itu adalah meminta pertanggung jawaban Presiden selaku pemegang kebijakan di dalam penyelenggaraan pemilu. Dan apakah betul dugaan bahwa Presiden ikut di dalam penyelenggaraan pemilu itu, ada unsur intervensi atau tidak, nah itu yang harus dibuktikan,” ujar Aminuddin Ilmar, disela kegiatan Rakorsus 2024 Makassar dengan Metaverse, Senin (26/2/2024).

Pakar hukum tata negara ini menambahkan bahwa penentuan proses penanganan terhadap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu berada di tangan penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

“Kecurangan itu memang bagian dari kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dan nanti misalnya kalo itu ada keberatan maka itu larinya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi tak ada hubungannya antara hak angket kepada Presiden dan juga terkait kecurangan pemilu karena kalo penggunaan hak angket hanya meminta pertanggung jawaban Presiden sejauh mana Presiden itu bisa berlaku netral terhadap sisi penyelenggaraan pemilu apakah terbukti atau tidak itu dua hal yang berbeda,” tambahnya.

Menurut pakar hukum tata negara ini dijelaskan dalam konstitusi bahwa Presiden harus melaksanakan menjelaskan ketentuan peraturan perundangan dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya. Dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka hak dari DPR untuk menentukan apakah akan dilanjutkan hak angket itu untuk menyatakan pendapat atau tidak.

Baca Juga

“Kalo memang dugaan terbukti di dalam penyelidikan yang dilakukan oleh DPR bahwa presiden itu “cawe-cawe”, itu bisa bisa dilanjutkan dalam hal menyatakan pendapat. itu kan akan dibawa akan diperiksa oleh Mahkamah, dan Mahkamah kalo menyatakan itu sebagai pelanggaran hukum itu akan diproses menuju ke MPR dan sanksinya bisa berujung ke pemakzulan,” tutup Aminuddin Ilmar.

 

Halaman Selanjutnya :
img-logo
img-logo

Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut

Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Band Sukatani Bakal Manggung, Polri Pastikan Keamanannya

Band Sukatani Bakal Manggung, Polri Pastikan Keamanannya

Band asal Purbalingga, Sukatani bakal manggung di Sawi, Tegal, pada Minggu, 23 Februrari 2025. Menanggapi hal ini, Polri akan menjamin keamanan Band Sukatani
Astagfirullah! Ayah Tega Perkosa Anak di Jember, Buya Yahya Tegaskan Itu Tidak Normal karena Efek ....

Astagfirullah! Ayah Tega Perkosa Anak di Jember, Buya Yahya Tegaskan Itu Tidak Normal karena Efek ....

Mirisnya kelakuan bejat Ayah di Jember itu dipergoki secara langsung oleh istri, tak lain ibu kandung anak tersebut. Hal ini mengingatkan pesan Buya Yahya soal
Komut Hingga Direktur Erajaya Swasembada dari Keluarga Aguan Ramai-ramai Mengundurkan Diri, Perusahaan Mulai Bicarakan Sosok Pengganti

Komut Hingga Direktur Erajaya Swasembada dari Keluarga Aguan Ramai-ramai Mengundurkan Diri, Perusahaan Mulai Bicarakan Sosok Pengganti

Pengunduran diri keluarga Aguan diumumkan Erajaya Swasembada dalam keterbukaan informasi. Dilaporkan, tiga orang pendiri mundur dari perusahaan itu.
Soal Polemik Band Sukatani, DPR Beri Pernyataan Keras: Egaliter adalah Prinsip Demokrasi

Soal Polemik Band Sukatani, DPR Beri Pernyataan Keras: Egaliter adalah Prinsip Demokrasi

Samuel Wattimena yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI angkat bicara soal polemik band Sukatani. Kata dia, bahwa saat ini sudah bukan saatnya lagi
Tali Pocong Tidak Dilepas Memangnya Bikin Arwah Jadi Gentayangan? Buya Yahya Sarankan Agar…

Tali Pocong Tidak Dilepas Memangnya Bikin Arwah Jadi Gentayangan? Buya Yahya Sarankan Agar…

Bila tali pocong tidak dibuka ketika jenazah ketika akan dimakamkan, memangnya bisa membuat arwahnya gentayangan tidak tenang? Buya Yahya berikan penjelasannya
Utang di Bank Syariah Itu Masih Riba atau Tidak? Begini Kata Gus Baha

Utang di Bank Syariah Itu Masih Riba atau Tidak? Begini Kata Gus Baha

KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha menjelaskan perihal riba, yang jelas dilarang dalam Islam.Namun sebagaimana kita tahu, meminjam uang kepada bank saat ini bukanlah suatu yang langka. Bahkan saat ini, cukup banyak orang mengajukan pinjaman kepada bank untuk memenuhi  kebutuhannya.
Trending
Astagfirullah! Ayah Tega Perkosa Anak di Jember, Buya Yahya Tegaskan Itu Tidak Normal karena Efek ....

Astagfirullah! Ayah Tega Perkosa Anak di Jember, Buya Yahya Tegaskan Itu Tidak Normal karena Efek ....

Mirisnya kelakuan bejat Ayah di Jember itu dipergoki secara langsung oleh istri, tak lain ibu kandung anak tersebut. Hal ini mengingatkan pesan Buya Yahya soal
Tali Pocong Tidak Dilepas Memangnya Bikin Arwah Jadi Gentayangan? Buya Yahya Sarankan Agar…

Tali Pocong Tidak Dilepas Memangnya Bikin Arwah Jadi Gentayangan? Buya Yahya Sarankan Agar…

Bila tali pocong tidak dibuka ketika jenazah ketika akan dimakamkan, memangnya bisa membuat arwahnya gentayangan tidak tenang? Buya Yahya berikan penjelasannya
Soal Polemik Band Sukatani, DPR Beri Pernyataan Keras: Egaliter adalah Prinsip Demokrasi

Soal Polemik Band Sukatani, DPR Beri Pernyataan Keras: Egaliter adalah Prinsip Demokrasi

Samuel Wattimena yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI angkat bicara soal polemik band Sukatani. Kata dia, bahwa saat ini sudah bukan saatnya lagi
Band Sukatani Bakal Manggung, Polri Pastikan Keamanannya

Band Sukatani Bakal Manggung, Polri Pastikan Keamanannya

Band asal Purbalingga, Sukatani bakal manggung di Sawi, Tegal, pada Minggu, 23 Februrari 2025. Menanggapi hal ini, Polri akan menjamin keamanan Band Sukatani
Komut Hingga Direktur Erajaya Swasembada dari Keluarga Aguan Ramai-ramai Mengundurkan Diri, Perusahaan Mulai Bicarakan Sosok Pengganti

Komut Hingga Direktur Erajaya Swasembada dari Keluarga Aguan Ramai-ramai Mengundurkan Diri, Perusahaan Mulai Bicarakan Sosok Pengganti

Pengunduran diri keluarga Aguan diumumkan Erajaya Swasembada dalam keterbukaan informasi. Dilaporkan, tiga orang pendiri mundur dari perusahaan itu.
Setahun Lebih Tak Jumpa, Mama Gia Tak Kuat Lagi Tahan Kerinduan Ingin Bertemu Megawati Hangestri: Seandainya Aku...

Setahun Lebih Tak Jumpa, Mama Gia Tak Kuat Lagi Tahan Kerinduan Ingin Bertemu Megawati Hangestri: Seandainya Aku...

Lebih dari setahun berpisah dengan Megawati Hangestri, ibunda Giovanna Milana yaitu Gina Milana tiba-tiba mengutarakan kerinduannya terhadap sosok Megatron.
Tak Tahan Lagi, Sarwendah Buka Suara soal Kedekatan Ruben Onsu dan Desy Ratnasari: Aku Lebih Menjaga...

Tak Tahan Lagi, Sarwendah Buka Suara soal Kedekatan Ruben Onsu dan Desy Ratnasari: Aku Lebih Menjaga...

Sarwendah akhirnya buka suara soal isu kedekatan Ruben onsu dan Desy Ratnasari, ibunda Betrand Peto itu blak-blakan bilang lebih menjaga...
Selengkapnya
Viral