Mensos Gus Ipul Serukan Jihad Data kepada Kades dan Pilar Sosial di Bojonegoro

Bojonegoro, tvOnenews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa sebagai upaya menjangkau warga yang selama ini luput dari intervensi negara atau the invisible people.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan ratusan kepala desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur.

Mensos Gus Ipul menyampaikan bahwa persoalan utama dalam perlindungan sosial bukan hanya pada program, tetapi pada ketepatan sasaran. Karena itu, perbaikan data menjadi kunci utama agar negara benar-benar hadir bagi warga yang paling membutuhkan.

“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu, saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” ujar Gus Ipul, Rabu (21/1).

Mensos Gus Ipul menjelaskan istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang kerap tidak tercatat atau tidak terdata secara memadai sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan negara. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih presisi.

Gus Ipul kemudian memaparkan data penerima manfaat Sekolah Rakyat. Dari data tersebut, kelompok rentan umumnya berasal dari keluarga dengan 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas, 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, serta 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.

Baca Juga

Data BPS dan Pemda dalam Pemulihan Bencana Sumut Tak Sinkron, DPR Ingatkan Risiko Bantuan Salah Sasaran

Dari sisi pendidikan, tercatat 454 anak tidak atau belum pernah bersekolah dan 299 anak putus sekolah atau tidak lulus. Bahkan, sebagian di antaranya sudah harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem. Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara,” tegas Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden yang diturunkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ia menekankan bahwa peran kepala desa dan perangkat desa sangat strategis karena data sosial ekonomi berawal dari desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.

“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat.

Jalur formal dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa atau kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan ke dalam DTSEN.

Sementara itu, jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.

“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai kebijakan, termasuk program bantuan sosial dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.

Ia memastikan proses seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN yang diverifikasi melalui ground check pendamping sosial dan penetapan pemerintah daerah.

“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tetapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan,” ujarnya.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN. Ia menilai kehadiran DTSEN membantu pemerintah daerah lebih objektif dalam menentukan sasaran program.

“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Data ini menjadi fondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” ujar Setyo Wahono.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang dinilainya sejalan dengan upaya memutus rantai kemiskinan.

“Kami berharap Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial,” tambahnya. (dra/gol)