Krisis Air Bersih, Puluhan Emak-Emak di Bima Blokade Jalan Nasional

Bima, tvOnenews.com – Ratusan warga Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) lakukan aksi hadang jalan nasional Sumbawa-Bima, Rabu (23/10/2024). Aksi warga didominasi emak-emak itu buntut krisis air bersih yang dialami warga desa setempat.

Sambil membawa jerigen kosong, menyesalkan aksi perambahan hutan yang mengakibatkan hilangnya mata air ‘Oi Parihi’, sebagai sumber kehidupan warga setempat. Mereka juga mendesak Resort KPH Donggo menindak tegas oknum pelaku perambahan hutan kawasan mata air ‘Oi Parihi’.

“Tangkap dan adili pelaku perambahan hutan di kawasan mata air ‘Oi Parihi’. Kami juga mendesak KPH Donggo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima dan DLH Provinsi NTB mengembalikan eksostim akibat perambahan ilegal tersebut,” desak masa aksi.

Aksi blokade jalan yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WITA itu mengakibatkan kemacetan panjang. Ratusan pengendara tertahan, karena tidak adanya jalur alternatif.

“Kenapa harus jalan jadi sasaran. Ini merugikan banyak orang,” sesal Musa, seorang pegawai yang bekerja di perusahaan BUMN asal Kecamatan Mpunda Kota Bima yang hendak ke Kabupaten Dompu.

Kapolsek Madapangga, Ipda Ruslan Agus mengatakan, aksi blokade jalan tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit. Jalan kembali dibuka sekitar pukul 09.30 Wita, setelah pihak kepolisian bersama KPH Donggo turun ke lokasi demonstrasi. Di hadapan ratusan warga, pihak KPH siap menyikapi sejumlah tuntutan warga.

Baca Juga

Klaim Jauh dari Krisis, Purbaya Tegaskan Ekonomi RI Masih Terus Ekspansi: Siapa yang Bilang?

“Ratusan kendaraan yang sempat tertahan sudah bisa kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang arus lalu lintas sudah kembali normal,” kata Ruslan.

Ruslan menjelaskan, aksi penghadangan jalan itu buntut dari krisis air bersih yang dialami warga Desa Monggo. Selama ini mereka cukup kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-sehari, karena dampak dari kerusakan hutan di kawasan mata air ‘Oi Parihi’.

“Akibat perambahan hutan itu debit mata air berkurang. Sebelum berdampak besar, warga mendesak pemerintah untuk menyikapi serius keberlangsungan hutan kawasan tersebut,” pungkasnya.

(ehh/asm)