Farazandi Sebut 25 Ruas Jalan yang akan Diterapkan Kebijakan ERP Perlu Dikaji Ulang

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidiansyah meminta 25 ruas jalan yang ditargetkan sebagai lokasi penerapan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) perlu dikaji ulang.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan bahwa dari 25 ruas jalan tersebut tidak semuanya termasuk ke dalam kawasan bisnis. Sementara kebijakan ERP itu diterapkan pada kawasan bisnis.

"Yang saya tahu, ERP itu biasanya untuk mengurangi kemacetan di jalur atau jalan-jalan utama area bisnis pada jam-jam tertentu. Nah ini harus dikaji ulang kalau mau diterapkan di 25 ruas jalan ini," kata Farazandi, di kantor DPW PAN DKI Jakarta, Jakarta Timur, pada Kamis (12/1/2023).

Lebih lanjut, Farazandi menegaskan bahwa 25 ruas jalan yang tertera di dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (P2LSE) lebih sering digunakan masyarakat sebagai jalur pulang dan pergi.

Maka dari itu, masalah ERP ini perlu dikaji secara komprehensif. Tidak bisa sembarangan memberi sanksi apabila melakukan pelanggaran.

"Mungkin sebagian besar bukan area bisnis tapi area lalu lalang pergi dan pulang masyarakat, ini harus ada rekayasa lalu lintasnya juga kan," ungkapnya.

Baca Juga

PAN Dukung Pembatasan Uang Tunai pada Pemilu yang Digagas KPK

"Makanya ini perlu (dikaji) komprehensif lah, enggak bisa oh hanya ERP saja, kalau bermasalah tilang. Oh ini bisa mengurangi kemacetan nyatanya di negeri seberang sebaliknya, oh ini untuk beralih ke transportasi umum, jadi harus betul-betul dipikirkan dan dikaji matang-matang," sambung dia.

Apalagi negara Singapura telah menerapkan kebijakan ERP ini. Sudah ada benchmarking, terutama di Singapura kebijakan ERP ini telah berjalan secara optimal. DKI Jakarta dapat belajar dari Singapura.

Kebijakan ERP Jangan Dijadikan Sumber Pendapatan Daerah

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidiansyah sebut jika penerapan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) tidak dapat dijadikan sebagaisumber pendapatan daerah.

Berbeda ceritanya apabila ERP dimanfaatkan sebagai upaya mengurai kemacetan dan mengurangi volume kendaraan.

"Sejatinya ERP ini harus untuk sarana mengurai kemacetan dan mengurangi volume kendaraan. Tapi kalau cara pandanganya untuk optimalisasi sumber pendapatan daerah," kata Farazandi, saat ditemui di Kantor DPW PAN DKI Jakarta, Jakarta Timur, pada Kamis (12/1/2023).