Komite BPH Migas: Dicari Produk Pengganti LPG Bagi Masyarakat Indonesia

Jakarta - Pendulum perekonomian dunia masih belum menuju ke arah yang lebih baik, dan sebagai salah satu negara yang ketahanan energinya masih bergantung pada produk impor baik Crude/BBM maupun LPG, Indonesia masih bersusah payah untuk melepaskan diri dari defisit neraca berjalan karena proses jual belinya masih menggunakan mata uang asing.

Harga Contract Price (CP) Aramco untuk bahan baku LPG (Propane & Butane) rata-rata tahun 2022 $777/MT* masih diatas asumsi awal perhitungan penghitungan Subsisi BBM tahun 2022 sebesar $569/MT dengan nilai subsidi LPG tahun 2022 sebesar Rp.134.7 triliun.

Tahun 2023 sendiri kebutuhan atas LPG 3 kg sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 8Jt MT dengan besaran nilai subsidi Rp117,4 triliun turun 12.4% dimana 80% kebutuhan LPG berasal dari impor. Secara nilai subsidi masih berpotensi meningkat di tengah ketidakjelasan arah perekonomian dunia.

Urgensi Produk Substitusi LPG

Konversi minyak tanah tahun 2007 yang berhasil dilakukan untuk menghindari beban subsidi seolah tidak ada hasilnya. Subsidi LPG makin membengkak karena pola distribusinya masih terbuka dan banyak menyasar kepada kalangan yang tidak berhak.  

Diperlukan upaya-upaya yang sustain dalam hal mencari sumber energi untuk masyarakat dengan mengandalkan domestic energy resources. Maka diperlukan usaha progresif untuk menyediakan energi substitusi bagi masyarakat sesegera mungkin.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Konsumsi, Pertamina Patra Niaga Jamin Stok BBM dan LPG Aman saat Ramadan-Lebaran

Energi subsitusinya bisa berupa gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai program hilirisasi batubara sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan DME sangat mungkin dimanfaatkan untuk menggantikan LPG. 

Hal tersebut dikarenakan DME memiliki sifat-sifat dasar yang tidak terlalu berbeda dengan LPG dan merubah spesifikasi teknik tabung LPG.

Sebagai pioneer proyek gasifikasi terletak di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang dikerjakan bersama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero) dan Air Products & Chemicals Inc (APCI), perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat. Namun target produksinya sendiri masih cukup lama yakni tahun 2028.

Program lain adalah program kompor induksi yang sejak awal tahun gencar dilakukan oleh PT PLN (Persero) dikarenakan adanya kondisi over supply listrik. Diperkirakan sekitar 15 juta penambahan rumah tangga akan menggunakan kompor induksi, ujicoba sudah dilakukan namun publik dikejutkan dengan dibatalkan program tersebut secara resmi oleh PLN.