Mengulas Wawancara Khusus Karni Ilyas Dengan Presiden Jokowi

Celah itulah yang disoroti hampir seluruh aktivis dan pakar hukum tata negara sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.
 
Belakangan tanggapan Jokowi terbaru terhadap wacana "Presiden Tiga Periode" sudah melunak kalau kasar mengatakan justru happy. Padahal, jejak digital merekam pihak yang mewacanakan tiga periode punya motif tertentu mencari  muka, menampar mukanya, dan hendak menjerumuskannya.  

Tampaknya Jokowi sudah berdamai dengan pihak yang punya motif jahat dengan kehadirannya pada acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (28/8). 

Memang dalam sambutannya pada momen itu Jokowi kembali menegaskan dirinya tak mungkin maju karena sesuai amanat konstitusi. 

"Konstitusi tidak membolehkan. Sudah jelas itu. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," tegasnya 
 
Musra kabarnya akan berlangsung di 34 provinsi Indonesia dengan tema sekitar-sekitar itu, jabatan Presiden RI. Tampaknya, itu yang menjadi alasan Karni Ilyas menyinggung soal wacana jabatan Presiden 3 periode dalam wawancaranya. Selain soal kasus Ferdy Sambo, masalah gerilya orang dekat Jokowi yang terus mewacanakan tiga periode memiliki bobot nilai berita tinggi dan magnitude besar seperti halnya kasus "Polisi Tembak Polisi".  

Sebab, dalam wawancara itu kita juga menemukan paradoksnya. Di satu sisi Presiden bilang sedang memikirkan penggunaan teknologi untuk melaksanakan rangkaian Pemilu yang intinya mengurangi kerumunan orang dan biaya besar terutama pada masa kampanye. Namun, pada saat bersamaan Presiden Jokowi menghadiri acara deklarasi Musra di Bandung. 

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra sejak Maret lalu meminta masyarakat waspada terhadap sikap Presiden Jokowi itu. Sebab, Jokowi kerap melakukan tindakan yang berlawanan. Meski berkali-kali mantan Wali Kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra mewaspadai pernyataan itu akan berubah menjadi sebaliknya.
 
"Pernyataan Presiden Jokowi ia taat, ia tunduk dan patuh pada konstitusi, masih normatif. Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik pimpinan parpol yg mengusulkan penundaan Pemilu 14 Feb 2024. Presiden Jokowi juga tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan Presiden dan amandemen UUD 1945," paparnya. (Ya Ampun, Presiden oleh Ilham Bintang, 6 Maret 2022).
 
Mungkinkah kita yang berekspektasi berlebihan memahami demokrasi? Rakyat juga keliru? Semua pihak yang memprotes menteri dan petinggi parpol yang dianggap  mengkhianati konstitusi,  mungkin tidak pada tempatnya jika berharap Presiden Jokowi bicara tegas. Izin saya mengutip  kembali (rerun) bagian akhir artikel "Ya Ampun Presiden" yang saya tulis enam bulan lalu, sebagai penutup artikel ini. 
 
"Dalam politik, jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria; jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah pada seorang wanita," kata Margaret Thatcher.