Masa Depan Pengelolaan BUMN: Mulai Tafsir Penguasaan Negara Hingga Politik Hukum RUU Danantara

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memberikan harapan baru melalui kelahiran “bayi” yang diberi nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), atau dikenal dengan Danantara pada tanggal 24 Februari 2025, yang dilahirkan dari “rahim” Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). 

Amanat yang diberikan oleh negara kepada Danantara yakni untuk mengelola kekayaan dan aset negara (khususnya BUMN) secara optimal untuk memperkuat ekonomi nasional, melakukan transformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia, serta membangun Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera melalui investasi strategis dan tata kelola yang bersih serta transparan, sebagaimana tertuang pada Pasal 3E ayat (3) UU BUMN. 

Karena BUMN yang notabene manifestasi dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi hajat hidup orang banyak, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk bisa mencapai tujuan negara itu, maka penting kiranya memperhatikan dan memberikan asupan “gizi” yang sehat sehingga dalam tumbuh kembangnya hingga dewasa kelak, Danantara dapat menjadi sosok yang mumpuni dalam mengelola BUMN yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. 

Oleh karena itu, masuknya RUU Danantara dalam daftar 67 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2026 (RUU Prolegnas 2026) layak disambut positif dalam konteks untuk memberikan asupan “gizi” yang sehat dalam tumbuh kembang Danantara.

Namun, selain RUU Danantara, di dalam daftar RUU Prolegnas 2026 yang telah disepakati oleh DPR, DPD, dan Pemerintah pada tanggal 23 September 2026, yakni terdapat juga RUU Perubahan Keempat UU BUMN. 

Baca Juga

Efisiensi Energi, Setjen DPR Bakal Pangkas BBM Mobil Dinas hingga WFH Tiap Jumat

Salah satu isu strategis dalam RUU Perubahan Keempat UU BUMN tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada tanggal 26 September 2025, bahwa nantinya Kementerian BUMN dibubarkan, diganti menjadi Badan Pengaturan BUMN yang memiliki tugas dan fungsi kurang lebih sama, yaitu hanya berperan sebagai regulator. 

Masuknya RUU Danantara dan RUU Perubahan Keempat UU BUMN dalam Prolegnas 2026 memantik diskursus yang menarik tentang apakah sebaiknya pengaturan mengenai Danantara dan BUMN dijadikan dalam satu undang-undang saja demi menghindari tumpang tindih dan dualisme tata kelola BUMN ke depannya, agar tidak berdampak terhadap tumbuh kembang Danantara karena asupan “gizi” yang tidak tepat.