Masa Depan Pengelolaan BUMN: Mulai Tafsir Penguasaan Negara Hingga Politik Hukum RUU Danantara

Namun ada juga BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Government Pension Fund of Norway (GPFG), salah satu SWF terbesar yang dikelola oleh Norges Bank Investment Management (NBIM). 

NBIM beroperasi di bawah kendali dari Kementerian Keuangan Norwegia. Dalam operasionalnya, GPFG tidak hanya memiliki saham pada BUMN, tapi juga memilikiBaik BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh SWF, pengelolaan bisnis BUMN dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Direksi masing-masing BUMN, sedangkan pemerintah maupun SWF sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan. 

Sampai di sini, perlu dicatat bahwa Government Pension Fund of Norway sebagai SWF tidak hanya memiliki saham BUMN, namun juga memiliki saham pada perusahaan swasta di dalam dan luar Norwegia. 

Politik Hukum RUU Danantara

Melihat pengelolaan BUMN dari negara Singapura, India, Australia, dan Norwegia di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu 1) pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan BUMN diatur hanya dalam satu undang-undang, dan 2) tidak adanya struktur Kementerian BUMN sebagai pemegang saham melainkan ada pada Kementerian Keuangan. Sehingga bukan suatu hal yang tabu apabila politik hukum RUU Danantara kelak merujuk sebagaimana telah diterapkan di keempat negara tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan konsep dan tujuan perekonomian negara Indonesia dalam UUD 1945.

Menurut penulis ada dua isu strategis yang layak menjadi materi muatan dalam RUU Danantara. Pertama, soal pengaturan mengenai Danantara dan BUMN cukup diatur dalam satu undang-undang saja. 

Alasan ini beranjak dari pengaturan (bestuursdaad) yang merupakan salah satu bentuk penguasaan oleh negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945. 

Selain itu, efektivitas sebuah undang-undang bukan dinilai dari kuantitasnya, melainkan penekanan pada kualitas dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan fundamental Sistem Ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia. 

Pentingnya faktor kualitas dibanding kuantitas karena sebuah undang-undang dapat berlaku efektif apabila materi muatannya jelas, logis, dan tidak tumpeng tindih (overlapping) dalam implementasinya. 

Kedua, soal peran Kementerian BUMN yang akan digantikan oleh Badan Pengaturan BUMN. Dengan lahirnya Danantara, maka sudah selayaknya tidak diperlukan lagi peran Badan Pengaturan BUMN sebagai regulator maupun pemegang saham seri A dalam tata kelola BUMN ke depan.