Gugatan PTUN PDIP dan Implikasi Hukum Pasca-putusan MK

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang no 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Ketentuan itu berbunyi: 

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Dari ketentuan yang tersebut ditemukan unsur-unsurnya dalam penjelasannya sebagai berikut:
- Penetapan tertulis.
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- Bersifat Konkret, Individual, dan Final
- Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Pasal 2 dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengatur  ketentuan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU ini: (7) Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Luas Lingkup Kewenangan PTUN

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

Bidang: Pertanahan, Kepegawaian, Perizinan, Linkungan Hidup, Pengadaan Barang dan Jasa, Keputusan Kepala Desa, Pemilu, Ketenagakerjaan, Informasi Publik, Tindakan Pemerintah,  dan Penyalahgunaan Kewenangan.

Sepanjang menyangkut sengketa pemilu, dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa dapat dijelaskan bahwa:

UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, sebagai Lex Specialis telah mengatur mekanisme penyelesaian Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, secara singkatnya sebagai berikut:
- Pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu diselesaikan oleh DKPP. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
- Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu.

Upaya Hukum selanjutnya ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, upaya Hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara dilakukan setelah upaya Administratif di Bawaslu telah digunakan. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden diselesaikan oleh MK, putusan MK bersifat final, mengikat dan Erga Omnes.