Imagologi Debat Cawapres

Pendeknya, kita tak mendapati pertanyaan kritis lanjutan seperti itu misalnya karena debat tak mewadahi adanya benturan pikiran-pikiran kritis.

Tak aneh jika Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang pernah jadi panelis debat pada pemilu 2019 akhirnya memutuskan mundur dari deretan panelis pada Pilpres 2024. Alasannya, ia tak melihat manfaat deretan kaum intelegensia yang dilibatkan KPU. 

“Kami hanya jadi perumus pertanyaan saja yang akan dibacakan moderator. Tak bisa mendebat apalagi menajamkan jawaban capres dan cawapres,” ujar Bivitri.

Lalu, yang terjadi adalah pameran angka dan data yang tak terverifikasi kebenarannya. Mahfud MD misalnya “menjual” target pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara dua calon lain; 7 persen. Bagaimana caranya? Secara otak atik gatuk Mahfud hanya menyebut, dengan menyetop korupsi.

Jalan pikirannya sederhana —atau terlampau menyederhanakan— bahwa saat menjadi Menko Polhukam ia berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp677 Triliun, lalu jika ditambah dengan penyelamatan uang negara pada instansi lain, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, maka jika digelontorkan ke sektor riil dan UMKM, pertumbuhan ekonomi serta merta segera bisa digenjot menjadi 7 persen.

Baca Juga

Sektor Agribisnis Indonesia Siap Perkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing di Kawasan ASEAN

Simplifikasi juga menghinggapi visi misi cawapres termuda Gibran Rakabuming Raka. 

Sambil menyebut pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur sebagai contoh pemerataan pembangunan, Gibran menyebut anggaran negara yang digunakan untuk mewujudkan cita cita besar itu hanya 20 persen.

Sisanya akan diambil dari investor asing dan lokal yang berpatungan untuk membangun ibu kota baru itu. Padahal, belum lama Presiden Joko Widodo menyebut belum ada investor yang secara resmi asing maupun lokal yang masuk ke IKN.

Muhaimin Iskandar berusaha tampil sebagai diri sendiri yang otentik. Muhaimin mengkritik pilihan kebijakan membangun IKN yang menurutnya bukan skala prioritas, hanya proyek ambisius.

"Kalau mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun untuk bangun IKN. Satu persen saja dari Rp500 triliun untuk bangun jalan di Kalimantan itu beres. Lalu 3% saja dari seluruh anggaran IKN bisa bangun sekolah yang baik di Kalimantan," ujar Muhaimin.