Imagologi Debat Cawapres

Akibatnya, kita pun abai pada substansi, misalnya benarkan pertumbuhan ekonomi 5 persen paling baik di dunia? Apakah pertumbuhan sebesar itu berkualitas, dalam artian sanggup meningkatkan taraf hidup warga Indonesia mayoritas? Apakah tak ada kecenderungan de-industrialisasi di Indonesia, ketika gelombang barang murah, pakaian bekas, benda-benda impor membanjiri Indonesia?

Atau benarkah yang terjadi saat ini hilirisasi seperti yang selalu disebut sebut capres dan cawapres dengan dada busung itu? Apakah yang terjadi bukan hanya smelterisasi, peleburan barang tambang dan mineral semata yang mungkin saja nilai pencemaran lingkungannya lebih besar dari manfaatnya? 

Pendeknya, kita tak mendapati pertanyaan kritis lanjutan seperti itu misalnya karena debat tak mewadahi adanya benturan pikiran-pikiran kritis.

Tak aneh jika Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang pernah jadi panelis debat pada pemilu 2019 akhirnya memutuskan mundur dari deretan panelis pada Pilpres 2024. Alasannya, ia tak melihat manfaat deretan kaum intelegensia yang dilibatkan KPU. 

“Kami hanya jadi perumus pertanyaan saja yang akan dibacakan moderator. Tak bisa mendebat apalagi menajamkan jawaban capres dan cawapres,” ujar Bivitri.

Lalu, yang terjadi adalah pameran angka dan data yang tak terverifikasi kebenarannya. Mahfud MD misalnya “menjual” target pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara dua calon lain; 7 persen. Bagaimana caranya? Secara otak atik gatuk Mahfud hanya menyebut, dengan menyetop korupsi.

Jalan pikirannya sederhana —atau terlampau menyederhanakan— bahwa saat menjadi Menko Polhukam ia berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp677 Triliun, lalu jika ditambah dengan penyelamatan uang negara pada instansi lain, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, maka jika digelontorkan ke sektor riil dan UMKM, pertumbuhan ekonomi serta merta segera bisa digenjot menjadi 7 persen.