Simplifikasi juga menghinggapi visi misi cawapres termuda Gibran Rakabuming Raka.
Sambil menyebut pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur sebagai contoh pemerataan pembangunan, Gibran menyebut anggaran negara yang digunakan untuk mewujudkan cita cita besar itu hanya 20 persen.
Sisanya akan diambil dari investor asing dan lokal yang berpatungan untuk membangun ibu kota baru itu. Padahal, belum lama Presiden Joko Widodo menyebut belum ada investor yang secara resmi asing maupun lokal yang masuk ke IKN.
Muhaimin Iskandar berusaha tampil sebagai diri sendiri yang otentik. Muhaimin mengkritik pilihan kebijakan membangun IKN yang menurutnya bukan skala prioritas, hanya proyek ambisius.
"Kalau mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun untuk bangun IKN. Satu persen saja dari Rp500 triliun untuk bangun jalan di Kalimantan itu beres. Lalu 3% saja dari seluruh anggaran IKN bisa bangun sekolah yang baik di Kalimantan," ujar Muhaimin.
Jika menghitung perkiraan Cak Imin dengan menilai proyek Rp500 triliun maka 1% setara dengan Rp5 triliun sementara 3% setara dengan Rp15 triliun. Bappenas pernah menjelaskan dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk membangun satu Sekolah Dasar.
Saya teringat buku kecil dan tipis yang terbit sejak lama (tahun 1954) dan diterbitkan di Indonesia tahun 2002: Berbohong dengan Statistik.
Darrell Huff, sang penulis buku penting itu menyebut mengutip sebuah angka statistik yang benar, bahkan bisa mengecoh bila disajikan dengan sesuatu yang dibuat untuk mengelabui.
Load more