Kader-kadernya NU Kok Hanya Jadi Cawapres?

Sejarahnya, NU sudah memiliki kendaraan sendiri untuk politik praktis. Namanya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai politik yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 ini sudah besar. Di kepemimpinan Muhaimin, partai ini terus mengalami kemajuan. Harusnya lebih besar lagi jadi kadernya tak terpecah-pecah seperti sekarang.

Saya dan Anda sudah tahu, begitu sangat panasnya hubungan kader PKB satu dengan lainnya ketika menjelang pemilihan presiden. Hingga sekarang, dua kubu yang mengatasnamakan PKB Muhaimin dan PKB Gus Dur masih terus saling serang. Anda pun sudah paham sejarah mengapa pertikaian dua kubu itu terjadi.

Tapi publik kan tak mau tahu menahu sejarah itu. Apalagi mereka yang non NU. Publik hanya akan menilai sinis dan kritis, bahwa mengapa ko "dendam" masa lalu itu masih terus dirawat hingga saat ini. Sampai kapan? Sampai kiamat?

Yang terjadi, maka nama NU pun ikut terbawa dan jadi korban. Publik bertanya? Apa setidakdewasa itu kader-kader NU berpolitik. Apa tidak ada jalan lain untuk saling menurunkan egoisme masing-masing. Misalnya, melakukan rekonsiliasi. Satukan jalan untuk cita-cita besar NU, bukan untuk ego sendiri. 

So, kader-kader NU di Indonesia begitu banyak yang hebat dan berkualitas. Termasuk di dunia politik. Tapi kader "emas" ini potensinya tak akan pernah naik podium sebagai, setidaknya jadi calon presiden sampai kapanpun. Itu jika di internalnya sendiri masih masih cakar-cakaran. Apalagi ditambah dengan aturan 'presidential threeshold' seperti yang terjadi sekarang ini.

Saya ko yakin, jika kader NU dan semua perangkat-perangkatnya bersatu, maka PBNU, Banser, GP Ansor, Muslimat dan barisan lainnya itu, suatu saat nanti tak perlu lagi capek-capek berdoa dan berharap "kursi" ke pihak yang sudah boleh tidur di Istana. Untuk apa lagi berharap? Wong kader-kadernya sudah berada di posisi strategis.

Saya ko optimis, jika kader NU itu bersatu, maka khittah 1926 NU untuk melepaskan diri dari ikatan politik praktis tetap terjaga dengan kuat. Dan persoalan politik praktis yang dijaga jaraknya itu juga terdukung dan bisa diperjuangkan bersama-sama dengan baik. Dengan itu, kemaslahatan Nahdliyin dan semua warga Indonesia semakin mampu diwujudkan.